BANNIQ.Id. Sulbar. Berdasarkan sensus penduduk oleh BPS pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanya 270 juta jiwa, dan hampir separuhnya yakni 43% bermukim di desa, tentu angka ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pembangunan desa sangat penting, karena turut berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Guna menopang dan mendukung pengembangan potensi dan pembangunan desa tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penganggaran khusus untuk desa melalui Dana Desa (DD) yang angggarannnya bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD minimal 10% dari DAU ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Nominal DD dan ADD setiap daerah berbeda tergantung besaran fiskal yang dikelola setiap tahun anggaran.
Meskipun demikian dengan populasi penduduk dan ragam potensi yang dimiliki anggaran tersebut masih belum cukup untuk optimalisasi pengembangannya, olehnya masih diumungkinkan dukungan anggaran lain melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov ke Desa Melalui APBD Kabupaten.
Untuk maksud tersebut, dalam kontestasi Pilgub Sulbar yang akan digelar tahun 2024 ini secara serentak, DPP Desa Bersatu berharap kepada Bacagub dan Cawagub yang bisa berkomitmen menganggarakan BKK sebesar Rp.500 juta perdesa setiap tahun anggaran.
” Desa butuh dukungan anggaran maksimal untuk pengembangan potensi yang ada di sana, Jika dapat sokongan anggaran maksimal Ekonomi masyarakat desa akan tumbuh dinamis dan kesejahteraan masyakatnyapun akan ikut meningkat, olehnya salah satu kebijkan anggaran yang dapat mendukungnya adalah BKK, kami akan apresiasi bacagub dab Cawagub yang bisa komitmen untuk menurunkan anggaran BKK ke desa Rp 500 juta perdesa setiap tahun Anggaran,” jelas ketua DPP Desa Bersatu, Asri Anas di Salah satu Warkop di Mamuju, usai menghadairi Musda Desa Bersatu Sulbar, minggu (11/8/24).
Harapan tersebut kata mantan Senator Dapil Sulbar yang kini menggeluti bisnis di Jakarta ini, bukan saja disampaikan di Sulbar tapi di setiap Provinsi dimana dirinya diundang sebagai pemateri pada kegiatan Pelatihan dan Bimtek aparat pemerintah Desa.
” Hal ini bagi desa bersatu adalah hal urgen, untuk itulah dimana-mana bila saya diundang bawakan materi di setiap Provinsi saya selalu sampaikan bahwa Desa itu butuh dukungan anggaran maksimal, salah satunya dari BKK tentu dengan pengelolaan yang profesional dari teman-teman perangkat desa dan pengawasan BPD,” pungkan Mantan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Mandar (KKMSB) Sulbar ini.I***
