BANNIQ.Id. Majene. Penekanan penanganan masalah yang saat ini masih dihadapi oleh Provinsi Sulbar yakni masalah pembangunan manusia, kemiskinan, stunting, Anak Tidak Sekolah, Perkihan Anak di tambah Inflasi Daerah,sebagaimana disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof.Dr.Zudan Arifakrulloh pada kegiatan Rakerpim evaluasi RKPD-APBD Sulbar Semester pertama di Majene, Selasa (4/7).
Untuk program intervensi terhadap masalah tersebut, Bappeda Sulbar sebagai Leading Sektor Perencanaan Pembangunan, telah melakukan langkah-langkah sebagaimna arahan Pj Gubernur Sulbar.
” Dari data permasalahan dasar pembangunan manusia tersebut diatas, bappeda provinsi sulawesi barat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana arahan Bapak Pj Gubernur , Bappeda sudah membuat Rencana Aksi mengatasi kemiskinan sebagai dokumen rujukan mengatasi kemiskinan ekstreem. Sedangkan pada penanganan stunting, kami bappeda telah membuat peta jalan, sebagai bagian intervensi penanganannya. Beberapa kegiatan yg telah dilakukan sebagai bagian pengawasan dan pembinaan kabupaten dengan melakukan Penilaian kinerja konvergensi stunting bagi pemerintah kabupatej se sulawesi barat, pd tanggal 22 juni lalu,” Jelas Kepala Bappeda Sulbar, Dr.Junda Maulana, Selasa(4/7).
Untuk permasalahan lainnya lanjut Junda, seperti Anak Tidak sekolah (ATS) di provinsi sulawesi barat, Bappeda juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan stakholders se provinsi sulawesi barat.
“Sebagaimna arahan pak pj gubernur adalah “ketemu datanya, masukan sekolah, atau dibawa ke program paket A,B,C atau dibuatkan program khusus”, Hal ini kami bappeda telah melaksanakan dengan mengawal program Portal ATS,’ imbuhnya.
Dr. Junda Maulana di depan Bapak Pj Gubernur dan Sekprov Sulbar, menyampaikan pula bagaimana Bappeda mengawal Pernikahan Anak dengan menyusun kebijakan pencegahan pernikahan anak, dengan memperkuat lembaga layanan desa dengan membuka pusat pembelajaran keluarga dan membentuk pembinaan pelestarian perkawinan di tingkat kecamatan dengan program Kecamatan Ramah Perempuan dan peduli Anak.
“Dari total kinerja anggaran yg diberikan pada tahun 2023, sampai dengan bulan juni sebesar 46,70 persen. Dari total anggaran sebesar 13.174.118.557, Dengan 2 program utama sebagai prioritas dan 1 program pendukung, Untuk anggaran 4 masalah pembangunan manusia dan pengendalian inflasi dianggarkan pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sebesar 2.403.098.246. Dan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebesar 1.451.529.937,” pungkasnya.I***
