Banniq.id. Sulbar. Rapat Impinan (Rapim) Lingkup Pemprov Sulbar yang difasilitasi pelaksanaannya oleh Bappeda Sulbar dengan materi Evaluasi Progres serappan Anggaran dan Kinerja OPD Lingkup Pemprov Sulbar Triwulan III di Gedung Graha Sandeq, Jumat 13 Oktober 2023. Dari Rapim ini terungkap ada 8 OPD yang masih dinilai rendah serapaan Angggarannya, kedelapan Pimpinan OPD tersebut yakni Dinas TPHP, DKP, Dinkes, Disdikbud, Perindagkop & UKM, Dinas PUPR, Dinkes, RSUD dan Dinas Perkim.
Menyorot hal ini, Pegiat LSM Mamuju Sulbar, Andika Poetra mengatakan fenomena lambannya serapan anggaran di Lingkup Pemprov Sulbar berdampak terhadap masyarakat, yang semestimya mereka menikmati program dan layanan publik dari pemerintah.
“lambatnya serapan anggaran oleh OPD telah menghambat proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Pentingnya peningkatan koordinasi antara OPD dan lembaga pengawas keuangan untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan tepat waktu.”ujar Andika Ke Banniq.id,Sabtu(14/10).
Andika juga mendesak OPD untuk lebih transparan dalam proses pengelolaan anggaran. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana rakyat digunakan dan sejauh mana proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai mekanisme hukum.
“Kami tidak akan lagi mentolerir lambannya OPD dalam menyalurkan dana publik! Rakyat membutuhkan pembangunan dan layanan publik yang nyata, bukan janji kosong dan birokrasi yang lamban.”Imbuhnya.
Ia Juga mendesak pj gub sulbar agar mengambil langkah tegas terhadap opd yang di nilai masih lamban dan efisiensi jika perlu mengambil langkah audit .
“Kami pertegas jangan main-main dalam menjalankan tugas mandat dari rakyat,ingat bahwa seuntai benang seragam kalian pakai bersumber dari rakyat, mulai dari fasilitas dll kalian mesti bersyukur, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabdikan diri untuk rakyat sulbar,” pungkasnya.|***
