BANNIQ.Id.Sulbar. Menyikapi tuntutan Forum masyarakat Nelayan Desa Kalukkku Kabupaten Mamuju terkait penambngan pasir yang dilakukan oleh PT Jaya Pasir Andalan, DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kamis(3/10/24).
RDPU dibuka langsung oleh Munandar Wijaya didampingi anggota DPRD lainnya Firman Argo, Khalil Qibran, Yudiaman dan Zulfakri Sultan serta OPD terkait.
Poin- poin yang menjadi tuntutan dari Forum Masyarakat Nelayan dari Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru sebagai berikut :
- Cabut izin PT. Jaya Pasir Andalan karena cacat procedural.
- Tolak aktivitas tambang pasir di sungai pesisir Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru.
- Tolak aktivitas tambang pasir di wilayah tangkap nelayan.
Aktivitas pertambangan pasir oleh perusahaan tersebut dilaporkan terjadi di sepanjang pinggiran sungai hingga pantai yang terletak di wilayah Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru. Masyarakat nelayan setempat menyampaikan kekhawatiran terkait dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut, baik terhadap lingkungan maupun sumber mata pencaharian mereka.
Pimpinan rapat, Munandar Wijaya menyatakan komitmennya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat nelayan dan akan menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kami mengerti bahwa aktivitas pertambangan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak ada dampak negatif yang merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar,” Ujarnya.
Berdasarkan hasil RDPU telah disepakati beberapa kesimpulan, pertama; jangan ada aktivitas PT. Jaya Pasir Andalan sampai atau sebelum ada hasil Rapat Koordinasi, kedua; pimpinan rapat meminta masyarakat tidak melakukan upaya-upaya lain sebelum dan setelah adanya kesimpulan dalam upaya lembaga DPRD Sulawesi Barat untuk mengkroscek lebih jauh tentang permasalahan yang timbul di masyarakat, ketiga; DPRD Sulawesi Barat akan memanggil khusus PT. Jaya Pasir Andalan serta DPRD Sulawesi Barat akan melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang yang dimaksud.|***
