Kabid Infrastruktur dan Kewilayayahan Bappeda Sulbar, Arjanto,ST;MT saat melakukan Kunjungan Lapangan ke Sabo Dam Bangga Kabupaten Sigi dalam rangka pembahasan Isu Strategis Penanganan Banjir. Rabu, 26 Juli 2023 Sabo Dam Desa Bangga, Kabupaten Sigi(Photo:Repro)
pelengkap dari program penanganan sedimen yang masih di kuotakan di tahun 2023.
BANNIQ.Id.Palu. Sebagai lembaga yang berwenang menyusun dan merencananakan program Pemangunan , Bappeda Sulbar berkontribusi besar terhadap output pembangunan yang berdampak kepada masyarakat baik dari aspek ekonomi,Sosial budaya dan Lingkungan. Salah satu yang menjadi tipikal wilayah di Sulbar yakni masuk dalam kategori rawan bencana baik gempa bumi maupu banjir dan longsor. Relevan dengan itu, Bappeda Sulbar membangun kordinasi dan sinergitas dengan lembaga yang berwenang melaksanakan program revitalisasi penanggulangan banjir seperti Balai Sungai Wilayah III Palu-Lariang yang mewilayahi Provinsi Sulteng,Sulsel dan Sulbar, melalui rapat dilanjutkan dengan Sidang Pleno dan kunjungan lapangan yang berlangsung di Palu Sulteng dari tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli 2023.
Bappeda Sulbar dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto,ST;MT. Dia menjelaskan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas sinkronisasi program dan kegiatan sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Palu-Lariang, Tim Koordinasi Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TPKSDA) WS Palu – Lariang menyelenggarakan rapat-rapat komisi (Rakom) dan sidang pleno. Rapat komisi pada 25-26 Juli 2023 membahas Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) dan Isu-isu Strategis, dilanjutkan Sidang pleno yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 27 – 28 Juli 2023.
Sidang Pleno 27 – 28 Juli 2023 di Swissbell Hotel Palu membahas Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3), Isu-isu strategis, Review Rencana Pengelolaan SDA WS.Palu-Lariang, dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT).(photo;repro)
“Sidang pleno yang berlangsung secara luring tersebut membahas Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3), Isu-isu strategis WS.Palu-Lariang, Review Rencana Pengelolaan SDA WS. Palu-Lariang, dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT). Kemudian merumuskan rekomendasi kepada seluruh pihak terkait baik Pemerintah pusat maupun daerah guna keterpaduan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di WS Palu-Lariang,” Tulis Arjanto, via rilis elektronik, Sabtu,(29/7).
dijelaskan juga, pemaparan materi terkait sinkronisasi program dan kegiatan sumber daya air oleh para nara sumber yang dihadirkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III seperti Prof.Dr.Ir.H.Naharuddin,M.Si. (Ketua Fordas Sulawesi Tengah). Peserta TKPSDA yang hadir ada 42 dari total 44 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan NGO secara berimbang dari instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota yang berada pada cakupan WS Palu-Lariang dan beberapa organisasi pegiat lingkungan dan sumber daya air serta kelompok tani dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Pembahasan sinkronisasi program dan kegiatan dari masing-masing instansi dan organisasi yang terlibat, menghasilkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi<” imbuhnya.
Ditambahkan, Wilayah Sungai Palu-Lariang ini berada pada 3 Provinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan), 1 Kota dan 5 Kabupaten (Kota Palu, Kab.Sigi, Kab.Donggala, Kab.Poso, Kab.Pasangkayu, dan Kab.Luwu), serta 52 Daerah Aliran Sungai. Luas administrasi WS. Palu-Lariang sebesar 14.521 Km2.
Selain itu Sebut Arjanto, Bencana alam yang ada pada Wilayah Sungai ini cukup banyak dari varian, frekuensi, dan amplitudonya, seperti berupa gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, maupun tanah longsor, salah satunya Gempa bumi pada sesar Palu koro yang terjadi 28 September 2018 lalu mengakibatkan tanah longsor di beberapa titik termasuk di hulu Sungai Palu, sehingga sedimentasi dalam jumlah sangat besar meluncur ke arah hilir menutupi sempadan sungai dan sekitarnya yang menelan banyak kerugian harta dan nyawa masyarakat.
“Dampak dari banjir tersebut yang membawa jutaan kubik longsoran adalah rusaknya permukiman dan lahan pertanian warga serta rusaknya sarana dan prasarana umum maupun sosial” timpalnya.
Di samping itu, masih kata Arjanto, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan KTA (konservasi tanah dan air) turut menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem seperti neraca air, neraca hara dan neraca erosi. Sehingga menyebabkan ancaman bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor. Diduga kuat bencana banjir bandang misalnya yang menghantam desa Bangga dan desa-desa lainnya di Kab. Sigi adalah akibat kerusakan hutan di bagian hulu sungai. Potongan Batang-batang kayu yang ikut hanyut dalam jumlah besar mengindikasikan kayu-kayu sempat ditimbun sebelum terseret arus banjir.
Pemerintah bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) membangun Sabo Dam di beberapa titik DAS dengan tujuan menahan sementara material lumpur dan kayu sehingga tidak merusak permukiman dan sarpras umum/sosial yang dilewatinya. Dengan keterbatasan anggaran yang ada BWS Sulawesi III Palu melakukan kegiatan pembersihan/pengerukan sedimen lumpur dan batang pohon tersebut setidaknya 1 tahun sekali. Volume pemeliharaan rutin berupa pengerukan tersebut hanya mampu mengangkut sedimentasi setidaknya 46.000 m3 dari jutaan kubik sedimentasi yang timbul karena keterbatasan sumber daya.
“Untuk Alokasi Air satu tahun kedepan dihitung menggunakan asumsi skenario tahun kering. Ini sesuai dengan peta perkiraan sifat musim kemarau 2023 oleh BMKG bahwa wilayah Palu dan sekitarnya memiliki sifat musim kemarau di bawah normal/lebih kering dari biasanya. Alokasi air secara urutan prioritas diperuntukkan kebutuhan air baku PDAM dulu, kemudian irigasi dan kemudian kebutuhan lainnya seperti PLTA,” pungkas Mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang Pemprov Sulbar ini.I***
