BANNIQ.Id.Sulbar. Data Existing Kondisi Hutan Dinas Kehutanan Sulbar menunjukkan tingkat degradasi hutan di Provinsi ke 33 di Indonesia ini, cukup luas yakni sekira 300 ribu hektar yang tutupan lahannya yang sudah tidak baik, dan sekira 800 Ribu Hektar yang masih berada pada kondisi baik, dari total luasan hutan di Sulbar, yakni 10069 Hektar.Demikian diutarakan kepala Dinas Kehutanan Sulbar,Ir.H.Fakhruddin,M.Si, di sela kegiatan rapat kordinasi penyusunan program pembangunan Kehutanan Provinsi Sulbar untuk tahun anggaran 2020, yang dihadiri ratusan peserta yang berasal dari Beberapa unit Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) dan UPTD Kehutanan Se Provinsi Sulawesi Barat,Selasa(3/9/2019) di Hotel Grand Maleo Mamuju,yang dibuka Sekprov Sulbar,Dr.Muh.Idris DP.
Degradasi atau kerusakan hutan itu sendiri, papar Fakhruddin dipicu oleh berbagai masalah sesuai daerah kawasan hutan tersebut.
” Degradasi hutan ini dipicu oleh berbagai faktor sesuai situasi yang terjadi di wilayah tersebut, misalnya di Kalumpang itu dipicu oleh faktor klimatis, seperti di kalumpang Edapis tambang,di Mamasa karena paktor budaya atau prilaku masyarakat, misalnya karena pembukaan lahan secara perpindah-pindah,” Terangnya.
Kemudiaan untuk pemetaan hutan paling tinggi tingkat degradasinya, sambung Kadis yang masih energik ini, berada di Wilayah Kabupaten Polman, terutama di Hulu Sungai Mapilli, Hulu Sungai Mandar(ulumanda) dan di wilayah hulu perbatasan antara Mamasa dan Polman.
Guna mengatasi persoalan degradasi hutan di wilayah tersebut, jelas Fakhruddin, saat ini Dishut Sulbar tengah mengembangkan pola pembenahan sesuai tingkat kemiringan lahan yang cukup ekstrim di wilayah tersebut, melalui beberapa stratum.
” Mengingat tingkat kemiringan lahan di wilayah tersebut yang cukup ekstrim, penanganan degradasi hutannya kita lakukan melalui Pola tanam tumpang sari tiga stratum, starata pertama, Tanaman hutan(Kayu-kayuan), strata dua,tanaman Perdu dan strata ketiga tanaman semusim,” Timpalnya.
Untuk memaksimalkan pola tanam tersebut, masih kata Fakhruddin Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan,dan KPH-KPH untuk mengelola satu hamparan yang sama, atau dengan skema pengolaan perijinan perhutanan sosial.
Fakhruddin juga menjelaskan penanganan degradasi hutan secara makro,dengan mengajak semua elemen yang ada,Seperti Generasi Muda, Pramuka dan pencita alam untuk sama-sama melakukan kegiatan percepatan rehabilitasi,baik anggarannya bersumber dari,APBD,APBN,CSR maupun swadaya masyarakat.
” Alhamdulillah untuk anggaran RHL ada peningkatan, termasuk untuk kegiatan Peasuble study yang bekerjasama dengan Pemerintah Jerman, untuk pengelolaan kawasan hutan lindung di Wilayah Bonehau Kalumpang, Mamasa Timur,Mamasa Tengah dan Taman Nasional Gandadewata,”Pungkasnya.|Nn.smd.
