BANNIQ.Id.Makassar. Seminar percepatan Kabupaten Balanipa, yang digelar siang ini, Jum’at (26/3/2021) di hotel Four Points Makaasar berlangsung semarak , dihadiri oleh puluhan pejabat baik Anggota DPD Dapil Sulbar seperti H.Almalik Pababari, Ajbar Abd Kadir dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa, DPD Dapil Sulsel Tamsil Linrung dan Ajip Padindang, Anggota DPD Dapil Kaltim,Hasan Basri. Pemprov Sulbar diwakili Kepala Balitbangda Jamil Barambangi. DPRD Sulbar juga nampak sangat mengsupport kegiatan ini, tiga pimpinan DPRD Sulbar turut hadir dalam kegiatan seminar ini, yakni Wakil Ketua I Usman Suhuria, Wakil Ketua II H.Abd.Halim dan Wakil Ketua III Abd.Halim, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad.
Selain Anggota DPD dan Pejabat Pemprov Sulbar, hadir pula ketua DPRD H.Jupri Mahmud dan Puluhan anggota DPRD Polman, pejabat Pemkab Polman, seperti Wabup HM Natsir, Sekkab Bebas Manggasali, Kepala Bappeda Darwin Badaruddin, dan Kabag Prokopi Aco Mussaddad.
Dr.Mahyuddin,ST;MM selaku Wakil ketua DPD RI yang membuka kegiatan yang bertema Pemekaran daerah alternatif percapatan pembangunan Balanipa mengatakan, perjuangan pemekaran daerah melaui seminar perlu terus dilakukan agar perjuangan pemekaran tersebut selalu diingat.
” Perjuangan pemekaran daerah perlu selalu dibicarakan, karena jika tidak pernah dibicarakan khawatirnya akan dilupa,”ujar Mahyuddin saat membuka kegiatan seminar Percepatan Kabupaten Balanipa,Jum’at (26/3/2021).
Untuk DOB Balanipa sendiri sebut Mantan anggota DPD RI dua periode ini, semua komponen masyarakat harus bersatu untuk mendukung secara maksimal percepatan terwujudnya DOB Balanipa, karena memiliki potensi yang layak untuk dimekarkan.Ia berpesan agar jangan ada pro dan kontra dalam proses memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Balanipa.
” Semua komponen harus mendukung secara maksimal, jangan ada pro kontra yang satu mendukung yang lain tidak mendukung ini yang harus dihindari,” timpalnya.
Selain itu sebut Senator Dapil Kaltim ini, komponen pejuang juga harus terus mendorong percepatan pemekaran tersebut, karena ratusan calon DOB juga antri menunggu untuk dimekarkan dengan berbagai alasan, antara lain sebagai daerah terluar atau karena daerah terpencil maka alternatifnya adalah pemekaran.
” Pengalaman saya sebagai anggota DPR RI selama 10 tahun, berbagai daerah mengusulkan pemekaran dan pada tahun 2019 ada sekitar 314 Calon DOB yang mengusulkan untuk dimekarkan, dengan berbagai alasan seperti karena posisinya sebagai daerah terluar untuk menjaga kedaulatan negara, atau karena daerah terpencil, untuk itu komponen pejuang mesti terus mendorong percepatan terwujudnya DOB,” Tandasnya.
Terkait terhambatnya persetujuan pemekaran karena moratorium sambungnya, itu adalah satu sisi masalah karena kondisi fiskal yang berdampak terhadap anggran yang tidak maksimal, apalagi negara yang tengah masih menghadapi Pandemi Covid 19.
” Kita sesungguhnya berharap moratorium akan segera terbuka kembali tahun-tahun depan namun karena negara kita yang masih menghadapi situasi Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap tidak maksimalnya anggaran, tetapi intinya bagaimna kita mendorong melalui politikal Will,” lugasnya.
Untuk percepatan Kabupaten Balanipa sendiri, dirinya siap untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung realisasi Kabupaten Balanipa.
” Secara emosional saya punya kedekatan dengan Sulbar dimana Balanipa menjadi Calon Wilayahnya, gubernur dulu pak Anwar Adnan Saleh adalah teman saya, jadi terkait dukungan percepatan kabupaten Balanipa saya siap membantu melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan terwujudnya DOB Balanipa,” Simpul Mahyuddin.|asd