BANNIQ.Id. Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih presisi dan berkeadilan.
Komitmen ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan transformasi sistem data sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, Sulawesi Barat terus memperkuat sistem perencanaan yang responsif terhadap tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Kehadiran Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, dalam Forum Pengetahuan Sekretariat Wakil Presiden bertema “Optimalisasi Pemanfaatan DT-SEN untuk Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan” menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Masita hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam forum yang diikuti secara daring oleh berbagai kementerian/lembaga bersama Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Sosial seluruh provinsi di Indonesia, Selasa (21/10/2025).
Forum ini menghadirkan lima pemateri utama, antara lain Mahfud Ahmad dari Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Nurma Midayanti dari BPS RI, Joko Widiarto dari Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos, Jody Frency dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta perwakilan Bappeda Jawa Tengah yang menyampaikan progres pemanfaatan DT-SEN di daerah.
Usai mengikuti forum tersebut, Masita mengungkapkan tantangan krusial yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengakses dan memanfaatkan DT-SEN secara optimal. Di bawah ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2025, daerah hanya difasilitasi untuk pemadanan data tanpa akses penuh terhadap variabel By Name By Address (BNBA) dan indikator multidimensi seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi perumahan, dan kepemilikan aset rumah tangga.
“Sulawesi Barat membutuhkan data DT-SEN yang lengkap dan terperinci untuk menyasar intervensi penanganan kemiskinan secara akurat,” tegas Masita.
Ia menambahkan bahwa dengan dukungan penuh dari pimpinan daerah, Bapperida Sulbar saat ini tengah memproses permintaan akses DT-SEN secara resmi. Proses tersebut telah memasuki tahap penyiapan kelengkapan dokumen untuk verifikasi dan persetujuan akses.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan bahwa integrasi data sosial ekonomi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat./***
