Orientasi Jabatan fungsional yang Dilaksanakan oleh BPSDMD Sulbar(photo:Banniq.id)
BANNIQ.Id. Sulbar. Upaya pengenalan dan adaptasi jabatan fungsional dari Struktural dilaksanakan melalui orientasi jabatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Senin 29 Mei hingga 1 Juni 2023 di Hotel Grand Putra Mamuju.
Pemateri Widyaswara LAN Makassar,Ahmad menyampaikan, kegiatan orientasi Jabatan urgen dilaksanakan agar mereka para pejabat eselon tersebut dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik.
” Dasar dari kegiatan ini karena adanya kebijakan penyederhanaan jabatan di birokrasi, ada pemangkasan jabatan yakni eselon 4, yang disetarakan dengan tugas fungsional, analis kebijakan ini perlu pengenalan medan kerja baru,” jelas Ahmad,Senin(29/5).
Dengan demikian, sambung Ahmad, jabatan fungsional yang dijalankan dapat menunjang kinerja birokrasi, dan saling mendukung keduanya dalam meningkatkan kinerja di unit organisasi.
” Dengan Orientasi jabatan ini, tugas fungsional yang mereka emban tentu harapannya adalah mereka dapat meningkatkan kinerja di unit organisasi,dan dengan tugas fungsional ini juga mendukung tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pejabat struktural di Unit kerja masing-masing,” imbuhnya.
Sementara itu widyaswara Pemprov Sulbar H.Taufik Abdullah S.Ag.MM juga menegaskan perlunya pengenalan sistim kerja para pejabat fungsional, yang sebelumnya bekerja secara struktural, dan sekarang sudah sesuai Tugas dan Fungsi (Tusi) fungsi mereka melaksanakan analisis kebijakan.
” Sebelumnya mereka ini berada dalam jabatan struktural, sebagai pelaksana kebijakan berdasarkan perintah pimpinan, sekarang sudah pejabat fungsional yang melaksanakan tusi sebagai analisis kebijakan, baik analisis perencanaan, penetapan maupun pelaksanaan kebijakan, ini yang patut mereka pahami, untuk itu melalui orientasi ini kita berikan pemahaman untuk menunjang tugas mereka,” jelas Taufik.
Kemudian adanya materi khusus anti korupsi sebut Taufik juga penting bagi pejabat fungsional agar mereka dalam menjalankan tugas dapat terhindar dari tindak pidana korupsi(Tipikor).
” Sesuai Pergub bahwa setiap pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek harus diawali materi anti korupsi, hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta agar terhindar dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugasnya di Pemprov Sulbar,” pungkas Taufik.|***
