BANNIQ.Id. Makassar. — Penguatan Civil Society dapat diwujudkan melalui totalitas masyarakat dalam pembangunan yang multipartisipatif selaras dengan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai agenda pembangunan komprehensifyang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola.
Manipestasi SDGs juga dilakukan dengan prinsip multipihak dan no one left behind, termasuk pelibatan non state actor seperti CSO. Indonesia sendiri hanya menyisakan waktu pencapaian SDGs delapan tahun lagi pada tahun 2030.
Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil sejak adopsi SDGs telah berupaya memastikan agar proses dan tata kelola SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan multipihak.
Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Makassar adalah salah satu NGO yang sejak lama telah konsen mengartikulasikan esensi SDGs melalui pembentukan tim pelaksana dan kelompok kerja SDGs di tingkat nasional dan daerah.
” ini sudah menjadi agenda internasional yang sudah diteroganisasi di dalam agenda pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah,” jelas Direktur YKPM Makassar Mulyadi Prayitno, saat jadi pembicara pada FGD yang bertema peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs 16 Serta progja yang mendukung, Selasa(21/2).
Dijelaskan, sebagai masyarakat sipil ikut berkontribusi untuk pencapaian strategi itu terutama mendorong pemerintah kota untuk memastikan ada partisipasi masyarakat.
“Nah makanya kami kita juga mengundang dari berbagai kalangan untuk berbicara, ada kelompok Pemuda karena yang berkaitan dengan untuk NKRI,” imbuhnya.
Bila isu-isu tidak diakomodasi sebut Mulyadi, maka berpotensi untuk terjadinya disintegrasi dan berpotensi untuk mengganggu proses demokrasi 2024. Sehingga fokus kepada pencapaian diantara 17 Tujuan SDGs kedepan menjadi hal penting di daerah. Pemerintah sendiri misalnya saat ini telah memberikan fokus masalah penting seperti penanganan kemiskinan ekstrem dan inflasi ekonomi (Tujuan 1), isu ketahanan pangan (Tujuan 2) dan komitmen penanganan perubahan iklim (Tujuan 13).
Hal senada juga diungkapkan oleh Makbul Halim seorang politisi senior di Makassar.
Maqbul mengemukan akan pentingnya masyarakat dalam dalam berpartipasi dalam agenda pembangunan. karena dikhawatirkan akan terjadinya oligarki kekuasaan, ekonomi dan sosial budaya.
“Jika ini terjadi maka dipastikan demokrasi akan terinduksi dan tidak akan berjalan normal,karenanya masyarakat harus berperan aktif serta mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar mantan jurnalis ini.
Bagi Makbul setiap orang berpotensi melakukan oligarki, baik itu kekusaan,maupun ekonomi. Karena banyak juga dari kalangan pengusaha yang kemudian masuk ke area kekuasaan.
Sementara Kabid Sosbud Bappeda, Noptiadi, S.STP, MM yang ikut menjadi pembicara dalam FGD tersebut berharap agar masukan dari FGD tersebut akan semakin memperkaya materi RPKD Pemkot Makassar kedepan. Dia juga mendorong agar organisasi kemasyarakatan, pemuda dan lainnya tidak memiliki kepengurusan ganda. karena hal itu akan membuat pemerintah menjadi bingung saat akan memberikan bantuan pembinaan.
“Kita juga terus mendorong organisasi yang ada agar bisa bersama-sama dan memiliki kepengurusan organisasi yang solid, ujarnya.
Ditambahkan, Kota Makassar telah merampungkan SDGs dalam bentuk Dokumen Dr. Hari SH, MH, Msi, Sekretaris Kesbangpol kota Makassar dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembelajaran kepada masyarakat dalam berdemokrasi.
“Pembinaan itu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, terutama kalangan pemuda dan ormas,” pungkasnya.|***