BANNIQ.Id. Mamuju. Hasil Open Bidding atau seleksi terbuka jabatan JPT Pratama pada 6 OPD lingkup Pemprov Sulbar yang telah menghasilkan 3 besar yang disusun berdasarkan abjad di Enam OPD tersebut berdasarkan Pengumuman Pansel JPT Pratama Pemprov Sulbar tentang Penetapan Hasil akhir Seleksi Pengisian JPT di Lingkup Pemprov Sulbar,
Nomor 009/IV/PANSEL-JPT/2024 ter tanggal 30 April 2024.
Atas belum adanya tindak lanjut hasil Selter ini yang telah dilaksanakan sejak 4 bulan lalu, mendapatkan respon dari masyarakat, ada desakan Pemprov Sulbar segera menindak lanjuti proses penetapan hasil seleksi tersebut, karena hal tersebut Urgen untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan juga untuk meningkatakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sudah hampir 4 bulan sejak pengumuman hasil seleksi April lalu, namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut hasil Selter enam JPT Pratama yang kini masih kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas, Kondisi ini tentu turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah,” jelas mantan Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulbar, Muhammad Said, via telfon Minggu Malam(4/8/24).
Semestinya sebut Said, hasil Selter tersebut segera ditindak lanjuti dengan menetapkan satu dari tiga besar di Enam OPD tersebut secara obyektif sesuai hasil nilai dan skoring. Selain itu lanjut Said, di Provinsi Tetangga di Sulsel sudah dilaksanakan pelantikan pejabat JPT Pratama belum lama ini.
” Saya melihat ada proses yang sangat lamban Karena merujuk ke Sulawesi Selatan yang telah melantik Pejabat eselon 2 dari hasil Selternya, karena itu kalau tidak segara di tindak lanjuti saya menduga ini sengaja di ulur ulur untuk kepentingan tertentu,” imbuh Said.
Masih Said hal ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran yang dialokosikan untuk pelaksanaan Selter ini cukup besar. “Jika hasil seleksi tidak segera ditindaklanjuti, maka sama saja uang rakyat terbuang percuma,” tandasnya.
Lebih lanjut Muhammad Said menjelaskan, lambatnya pengisian jabatan eselon II berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi pembangunan daerah, antara lain : terhambatnya pengambilan keputusan: Ketidakjelasan kepemimpinan di tingkat eselon II dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Menurunnya kinerja birokrasi: Ketidakpastian status jabatan dapat menurunkan motivasi kerja para pegawai dan berdampak pada penurunan kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Terganggunya pelayanan publik: Pelayanan publik yang berkualitas sangat bergantung pada kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ketidakstabilan organisasi dapat mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami mendesak Pj Gubernur untuk segera menuntaskan pengisian JPT Pratama sesuai hasil seleksi yang telah ditetapkan. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Said.I***
