#Advertorial Kerjasama dengan Pemprov Sulbar,Melalui Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian TA 2019#
BANNIQ.Id.SULBAR. Rapat Lintas OPD yang diselenggarakan oleh Bappeda Sulbar, dengan Mengundang 26 Kementerian dan Lembaga di salah satu hotel di Jakarta, tanggal 5 sampai dengan 6 Maret, yang sempat menjadi sorotan di media karena dinilai sebagai kegiatan yang hanya memboroskan anggaran.
Namun tudingan tersebut, ditepis oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah( Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat, Dr.Junda Maulana, M.Si. Ditemui di Kantornya, Jum’at(8/3/2019) Junda menjelaskan bahwa gagasan rapat kordinasi lintas OPD Tersebut, merupakan rangkaian dari kegiatan perencanaan pembangunan untuk Program Prioritas Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
Lebih jauh mantan Penjabat Bupati Mamuju Tengah ini menguraikan bahwa mengingat Provinsi Sulawesi Barat yang masih membutuhkan dukungan banyak anggaran untuk membiayai pembangunan, maka Sekda berpandangan bahwa untuk proses perencanaan ini maka, kita harus lebih mendekatkan diri ke Pemerintah Pusat dengan menjemput Bola.
” Sesuai arahan dan pandangan Sekda Provinsi Sulbar, bahwa kita perlu menjemput bola, karena kita butuh dukungan maksimal dari Pemerintah Pusat dalam hal anggaran, untuk membiayai pembangunan di Sulbar ini,” Ucapnya.
Untuk maksud tersebut, maka diharapkan mereka dapat hadir atau pejabat dari mereka yang diwakilkan dalam rakor Lintas OPD tersebut, agar apa yang kita rencanakan bisa bersinergi dengan program mereka.Nah untuk menghadirkan mereka maka kegiatan tersebut kita laksanakan di Jakarta, mengingat jadwal rapat mereka juga padat yang tentu tidak memungkinkan untuk hadir bila diselenggarakan di Sulbar.
” Tahun ini kita selenggarakan di Jakarta, sebagai langkah efesiensi dan efektivitas, artinya meskipun jadwal mereka juga padat, tetapi paling tidak bisa mendelegasikan pejabatnya untuk hadir dalam kegiatan Rakor Lintas OPD, karena masih dalam wilayah DKI Jakarta, ketimbang bila kegiatan tersebut diselenggarakan di Sulbar seperti selama ini, dimana kementerian tidak pernah kita undang,” Imbuhnya.
Kemudian alasan lainnya, masih kata mantan Kepala Dinas Pemerintahan Desa Pemprov Sulbar ini, apa yang dibahas dalam rapat lintas OPD merupakan rapat awal sebelum pelaksanaan Rapat Kordinasi Teknis Pembangunan, yang akan dilaksanakan di Balikpapan Kaltim untuk Wilayah timur pekan depan.
” Rapat lintas OPD tersebut merupakan rapat pendahuluan sebelum pelaksanaan Rakortekbang, misalnya ada usulan program persyaratannya belum lengkap pada Rapat lintas OPD tersebut, di Rakortekbang kita sudah persiapkan,” Sambungnya.
Untuk ukuran efesiensifan efektivitas pelaksanaan kegiatan Rakor Lintas OPD yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov tersebut, kata Junda sudah terpenuhi karena dari 26 Kementerian yang diundang, hanya dua yang tidak hadir, yakni kementerian keuangan dan kementerian Perindustrian.
” kami menilai unsur efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Rakor Lintas OPD di Jakarta terpenuhi, terbukti dari 26 Kementerian yang kita undang, hanya 2 yang tidak hadir,” tandasnya.
Kemudian untuk, materi pembahasan di Rakor Lintas OPD untuk program strategis di Sulbar, sebut Junda antara lain program pembangunan infrastruktur struktur, seperti peningkatan penanganan dan pemeliharaan jalan negara, juga jalan Provinsi.
Selain infra struktur sambung Junda, program prioritas lainnya yang dibahas di Rakor tersebut, seperti pendirian, penurunan angka kemiskinan, serta penanganan Air minum dan sanitasi.
Khusus untuk infra struktur, masih kata dia, salah satu yang menjadi prioritas adalah pengusulan penanganan jalan lintas Bonehau,Kalumpang sampai ke perbatasan Sulbar Sulsel, di Seko Luwu Utara.
” Kita berharap Pemerintah Pusat mendukung penganggaran untuk penanganan Jalan Bonehau,Kalumpang sampai ke Perbatasan Sulbar Sulsel di Seko Lutra, mengingat anggaran kita untuk penanganan jalan Provinsi tidak mencukupi, bisa melalui DAK, Dana Dekonsentrasi maupun tugas pembantuan,” Pungkasnya.|smd