BANNIQ.Id. Pangkep. Program Inklusi adalah salah satu variabel yang mendukung percepapatan perecepatan SDGs, olehnya program ini harus dilaksanakan secara optimal oleh semua stake holder.
Untuk maksud tersebut, Program Inklusi di Kabupaten Pangkep untuk terlaksananya program ini secara optimal, maka Pada tanggal 29 November 2022 diselenggarakan MOU Program Inklusi antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan Institut Kapal Perempuan dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan.
Usai penandatanganan MOU ini, dilanjutkan dengan Musyawarah Sekolah Perempuan Daerah Pangkep. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkep.
Penandatanganan MOU ini dihadiri oleh 140 orang dari latar belakang yang berbeda-beda yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, anggota Sekolah Perempuan, organisasi mitra program Inklusi, media.
Pada kesempatan ini, Bupati Pangkep H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., menyambut baik kerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan dan YKPM, dalam program INKLUSI berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs, agenda pembangunan pemerintah nasional dan pemerintah Pangkep.
” Saya sudah mengenal Kapal Perempuan dan YKPM sebagai mitra yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput terutama di desa pulau-pulau kecil,” jelas Muh.Yusran.
Oleh karena itu kata Dia, tepat sekali pemerintah kabupaten bermitra terutama dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs, implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta program-program yang sesuai dengan prioritas daerah.
“Kami mendukung upaya mewujudkan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan, anggaran dan pemantauan pembangunan dan menjaga keberlanjutannya”, tegasnya.
Sementara, Misiyah direktur Institut Kapal Perempuan berharap Kolaborasi ini akan memastikan penanganan 6 isu prioritas Inklusi Kapal Perempuan-YKPM yaitu membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
” Kita melakukan pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan, mengembangkan media edukasi melalui Radio Sipurennu, Pos Pengaduan isu-isu GEDSI, serta pengembangan ekonomi perempuan yang resposif gender,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, Direktur YKPM Sulawesi Selatan Mulyadi Prayitno, menyampaikan optimismenya tentang kolaborasi dalam pelaksanaan program Inklusi.
“Kolaborasi ini menjadi strategi untuk saling membantu sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing antara pemerintah, masyarakat sipil dan penerima manfaat pembangunan terutama perempuan akar rumput, disabilitas dan kelompok marginal,” jelas Mulyadi.
Dalam hal ini pemerintah selaku fasilitator diharapkan melakukan pemenuhan hak secara tepat sasaran dan warganya membantu memantau dan mengawal agar pembangunan melibatkan partisipasi semua warga dan dapat dinikmati oleh semua sesuai dengan prinsip SDGs “Tak seorangpun boleh ditinggalkan”.
” Harapan kedepan sebagai program jangka panjang, Kabupaten Pangkep ini dapat menjadi inspirasi sebagai Kabupaten SDGs yang memastikan perspejtif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI-Gender Equality, Disability and Social Inclusion) terimplementasi dalam 17 tujuan SDGs,” pungkas Aktivis LSM yang telah puluhan tahun bergelut dalam program pemberdayaan masyarakat ini.|***
