peserta rapat kordinasi Konferensi penanganan stunting di aula Kantor Bupati Mamuju(photo:repro)
BANNIQ.Id. Mamuju, 13 April 2023, Asisten II bidang ekonomi pembangunan Sekretariat daerah kabupaten mamuju, Dr. Hj. Khatma Ahmad, memberikan koreksi yang cukup tegas terhadap pola penanganan stunting di kabupaten mamuju. Koreksi yang disampaikan dalam kegiatan Rapat koordinasi konfregensi stunting aksi 1 dan 2 yang di laksanakan di kantor bupati mamuju menjadi gambaran bahwa peningkatan angka prevalensi stunting di daerah ini tidak terlepas dari kurangnya sinergi dan kolaborasi dari semua stkeholders terkait yang seakan hanya berjalan parsial.
Khatma mencontohkan, adanya kegiatan dari Dinas ketahanan pangan baru-baru ini berupa pemberian bantuan pangan bagi anak stunting yang dinilainya belum berkolaborasi dengan OPD terkait lainnya, sehingga program yang dilakukan masih berjalan sendiri-sendiri.
Hal lain juga diutarakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulbar, DR. Junda Maulana, M.Si yang diundang menjadi salah satu narasumber. Menurutnya terdapat sejumlah tantangan dalam menekan angka stunting di sulawesi barat, salah satunya adalah masih tingginya angka pernikahan usia anak di Sulbar yang mencapai 11,70 persen dan menjadi urutan ke delapan se indonesia.
Untuk itu ia mengharapkan langkah kolaborasi dari semua stakeholders untuk menekan angka pernikahan usia anak yang dinilai sebagai salah satu faktor pendorong tingginya resiko meningkatnya angka prevalensi stunting.
Untuk diketahui, berdasarkan data SSGI tahun 2022 untuk kabupaten mamuju mencapai 33,84 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang hanya 30,3 persen.
Untuk skala provinsi,sulawesi barat masih betahan di posisi kedua sebagai provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dengan persentase mencapai 35,0 untuk tahun 2022.
