BANNIQ.Id. Mamuju. – Puluhan mahasiswa dan masyarakat dari Kecamatan Tapalang Barat menggelar aksi Unjuk Rasa(Unras) di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat, Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju, Kamis (10/4/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap aktivitas perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum di Desa Lebani, Dusun Mepaang.
Massa aksi menilai, penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Demonstran menilai Aktivitas tersebut membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Selain itu, polusi udara yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang berpotensi menyebabkan berbagai penyakit pernapasan.
Koordinator lapangan aksi, Muh. Ahyar, dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah penghentian penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang.
“Tuntutan kami sangat jelas, perusahaan harus berhenti menggunakan jalan umum. Ini sangat membahayakan keselamatan warga,” tegas Ahyar.
Ahyar juga mempertanyakan keabsahan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, surat rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa persetujuan dari masyarakat setempat.
“Surat rekomendasi dari OPD itu cacat prosedural. Tidak ada persetujuan dari masyarakat, sehingga kami anggap tidak sah,” jelasnya.
Selain itu, massa aksi juga mengkritik sikap perusahaan yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. Mereka meminta perusahaan untuk lebih terbuka dan bersedia berdialog dengan warga.
“Kami meminta pihak perusahaan untuk lebih terbuka dan tidak menghindar saat diundang untuk berdialog,” tambah Ahyar.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa DPRD Sulbar akan menjadwalkan kunjungan lapangan pada minggu depan untuk melihat langsung aktivitas perusahaan tambang di lokasi.
“Kita akan jadwalkan kunjungan lapangan minggu depan untuk melihat langsung aktivitas perusahaan tambang di lokasi,” Ujar Suraidah.
Suraidah juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.
“Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana,” ujarnya.
Ia berharap, pihak perusahaan dapat lebih adaptif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak bersikap tertutup, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. DPRD Sulbar berjanji akan mengawal kasus ini hingga menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.
pewarta:irham,Editor:asdar
