Sinyal Moratorium Pemekaran Dibuka Tahun 2020, Tapi Prioritas untuk Ibukota Provinsi

Hits: 270

Kepala Biro Tapem Pemprov Sulbar, Drs.H.Abd.Wahab Hasan Sulur(photo:repro)

BANNIQ.Id.Mamuju. Moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru(DOB) yang saat ini masih berlangsung, sehingga belum ada DOB yang diresmikan pembentukannya, namun berdasarkan diskusi dengan Dirjend Otoda Kemendagri Republik Indonesia, bersama Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Drs.H.Abd.Wahab Hasan Sulur, terkuak sinyal akan dibukanya Moratorium pemekaran tersebut.

” Waktu kami berdiskusi dengan Dirjend Otoda dan Mantan Dirjen Otda, pak Johermansyah yang juga pakar pemerintahan, belum lama ini di Kemendagri, kemungkinan moratorium pemekaran krannya akan dibuka sedikit, tapi lebih prioritas untuk ibukota provinsi, karena juga tuntutan undang-undang yang harus berubah jadi kota,bagi ibukota provinsi yang masih berstatus kabupaten,” Urai Karo Tapem Pemprov Sulbar, Abd.Wahab Hasan Sulur, di salah satu acara Bukber di Mamuju belum lama ini.

Awa, Sapaan Karib Abd.Wahab Hasan Sulur, menyebutkan calon DOB lain di Sulbar seperti Balanipa juga tetap berposisi penting sebagai calon DOB mengingat usulan tentang Calon DOB sudah masuk bahkan sudah pernah mendapatkan Ampres untuk dibahas, namun dalam pembahasan untuk ke depan tetap akan mulai dari nol karena tidak ada istilah warisan pekerjaan.

” Balanipa juga sudah punya point penting sebagai calon DOB, karena usulannya sudah masuk bahkan sudah pernah mendapatkan Ampres, namun nantinya tetap kembali ke Nol karena dalam proses ini tidak ada dikenal warisan pekerjaan,” Timpalnya.

Awa juga mengatakan, untuk DOB yang akan dimekarkan nantinya, juga regulasinya akan berbeda dari sebelumnya .Selama ini DOB yang dimekarkan langsung dengan Undang-undang namun yang baru nantinya akan dibentuk berdasarkan Kepres kemudian dievaluasi tentang kelayakan untuk jadi DOB.

” Dalam diskusi itu, dibicarakan juga tentang aturan bagi DOB yang dimekarkan, yang nantinya tidak lagi dibentuk Berdasarkan Undang-Undang, tetapi Melalui Kepres nanti dievaluasi Tiga tahun, apakah sudah layak jadi DOB atau tidak , bila dinyatakan layak barulah dibuatkan Undang-undang,” Ujar Birokrat yang lama meniti kariernya di Kabupaten Pangkep Sulsel ini.

Untuk Sulbar sendiri sambung Awa, desain untuk DOB itu diperkirakan sampai 4 atau 5 Calon DOB yang semuanya akan berjumlah 11 Kabupaten/kota.

” Hingga tahun 2025, rancangan untuk DOB di Sulbar 4 atau 5 sehingga di Sulbar sehingga Provinsi Sulbar akan terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, antara lain PUS, wilayah Sendana,Ulumanda, Malunda dan Tappalang,” Tandasnya.

Untuk pemekaran untuk kota sebagai ibukota Provinsi masih kata Awa, Mamujulah yang paling berpeluang meskipun Polewali juga punya potensi untuk dimekarkan jadi Kota.

” Dengan dibukanya kran pemekaran nanti, dimana sinyal untuk jadi prioritas adalah untuk Ibukota Provinsi, maka Mamujulah yang paling berpeluang disamping Polewali yang juga punya potensi untuk jadi Kota, tetapi karena Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulbar menjadi point lebih bagi Mamuju,” Bebernya.

Diakhir wawancara Awa juga menjelaskan Diskusi dengan dirjend Otda selain membahas rencana moratorium, dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan sistim pemilu yang banyak memakan korban di Pihak penyelenggara serta syarat pendidikan tertinggi calon Kepala daerah juga tentang regulasi baru tentang DOB.|sn.sad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *