BANNIQ.Id. Mamuju. – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju pada Senin (15/09/2025).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan status dan prioritas pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WITA ini diikuti oleh perwakilan nakes dan guru non-ASN dari berbagai instansi di Kabupaten Mamuju. Mereka tampak membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan utama mereka, yakni pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dengan honor yang jauh dari kata layak, kami hanya menuntut kejelasan status, sesuai dengan janji pemerintah pusat bahwa ada jalur khusus untuk kami melalui skema PPPK paruh waktu,” ungkap salah seorang pengunjuk rasa.
Massa yang berkerumun sejak pagi terus menyuarakan aspirasi mereka. Hingga sekitar pukul 12.40 WITA, dua anggota DPRD Mamuju, Ramliati dan Mervi Parasan, akhirnya datang menemui para demonstran. Kehadiran mereka disambut dengan teriakan dari massa yang menantikan respons dari wakil rakyat.
Aksi ini sebagai refleksi dari keresahan para tenaga honorer yang merasa nasib mereka tidak jelas setelah bertahun-tahun mengabdi. Tuntutan mereka berfokus pada skema PPPK paruh waktu, yang dianggap sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi para nakes dan guru non-ASN.
Laporan :Muh.Irham
