BANNIQ.Id. Mamuju.Lembaga NGO Gerakan Vendetta kembali melancarkan aksi unjuk rasa dengan langkah yang lebih tegas, memuncak dengan penyegelan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras dan kemarahan publik atas pengkhianatan janji Kepala Dinas Kesehatan Mamuju terkait keterbukaan dokumen publik proyek pembangunan Puskesmas Karampuang, Senin, 13 Oktober 2025.
Aksi ini dipicu oleh sikap tidak transparan Dinas Kesehatan yang menolak memberikan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar proyek pembangunan Puskesmas Karampuang, meskipun dokumen tersebut jelas merupakan informasi publik yang dijamin keterbukaannya oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Sebelumnya, dalam aksi yang telah dilakukan, Kepala Dinas Kesehatan Mamuju disebut telah membuat janji terbuka untuk menyediakan dokumen tersebut, dengan syarat adanya rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Mamuju. Namun, meski kesepakatan tersebut telah dibuat dan didampingi langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri Mamuju, Dinas Kesehatan tak kunjung memenuhi janjinya.
“Ini bukan sekadar soal dokumen, ini soal kepercayaan rakyat! Ketika pejabat mulai mempermainkan hak publik, maka kami akan turun langsung untuk mengingatkan bahwa rakyat tidak bisa diremehkan,” tegas salah seorang orator dari Gerakan Vendetta.
Kekesalan massa memuncak lantaran dinilai adanya ketidakjujuran dan upaya mempermainkan hak publik atas informasi, yang dikhawatirkan dapat menutupi praktik penyimpangan atau korupsi dalam proyek tersebut. Akibatnya, Gerakan Vendetta mengambil tindakan simbolis namun tegas dengan menyegel kantor dinas kesehatan tersebut.
Gerakan Vendetta menyatakan bahwa aksi penyegelan ini adalah peringatan keras bagi pejabat mana pun yang mencoba menghalangi hak rakyat atas informasi publik. Mereka meyakini bahwa ketertutupan hanya akan mempertebal kecurigaan publik akan adanya praktik kotor dan penyimpangan di balik proyek-proyek publik.
“Kami tidak akan berhenti. Aksi ini akan terus berlanjut sampai hak rakyat benar-benar diberikan. Jangan pernah main-main dengan rakyat,” seru koordinator aksi.
Selain isu transparansi anggaran Puskesmas Karampuang, Gerakan Vendetta juga menyoroti rangkap jabatan Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, Sita Harit Ibrahim, yang juga berstatus sebagai dokter spesialis aktif di RSUD Mamuju.
Massa aksi menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena jabatan Kepala Dinas seharusnya bertindak sebagai pengawas tenaga kesehatan, bukan merangkap sebagai pengawas bagi dirinya sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Mamuju belum memberikan tanggapan resmi terkait penyegelan kantor dan tuntutan transparansi yang dilayangkan oleh Gerakan Vendetta.
Laporan : Muh.Irham
