BANNIQ.Id.Mamuju. Pelaksanaan Debat kandidat Paslon Bupati Mamuju yang digelar Sabtu 31 Oktober Lalu dinilai masih belum memenuhi beberapa kriteria yang menjadi bahagian pelaksanaan debat.
Seperti halnya tidak dihadirkannya penerjemah untuk kaum disabilitas sesuai ketentuan pada PKPU Nomor 13 dan PKPU Nomor Nomor 11 Tahun 2020 yang dipertegas melalui Juknis 465 Tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye, selain pada pelaksanaan Debat, KPU juga wajib memberi akses bagi kaum disabilitas pada saat pencoblosan nanti.
Menanggapi hal ini, Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Mamuju, Faizal Jumalang yang dikonfirmasi via telfon, Selasa (3/11/2020) mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan data-data dan informasi terkait kekurangan dan kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan Debat Kandidat tahap pertama.
” Terkait hal-hal yang menjadi kekurangan ataupun masalah yang ditemukan pada saat debat pertama sementara kita kumpulkan, mulai dari persoalan sound sistim sampai ke bendera dan juga penerjemah yang dimaksud,” Urai Faizal.
Olehnya sambung Faizal, setelah data dan informasi tersebut terkumpul Bawaslu akan menyampaikan ke KPU untuk kesempurnaan pada debat tahap II.
” Kita akan sampaikan ke KPU setelah data dan informasi tentang masalah yang dihadapi saat pelaksanaan Debat Tahap II, dan jika masih tidak bisa memperbaiki untuk debat tahap II pasti kita berikan teguran,” Simpul Faizal.
Terpisah, Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang mengakui tidak dihadirkannya penerjemah untuk kaum Difabel karena yang akan menjadi penerjemah pada debat bertepatan kegiatannya dan di Mamuju tidak ada yang bisa(tidak ada ahlinya).
” Di mamuju tidak ada yang bisa dan ada didapat di Makassar tapi bertepatan juga kegiatannya,” ujar Hamdan.|asd