BANNIQ.Id. Sulbar. Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Provinsi Sulbar yang telah brakhir sejak bulan Juli lalu dan diperpanjang oleh DPP sambil menunggu pelaksanaan Musyawrah daerah (Musda) untuk memiih Kepengurusan Baru masa bakti 2025-2030. Beberapa DPD PG Provinsi Sulbar telah melaksanakan Musda termasuk DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan Musda Beberapa hari lalu.
Menanggapi lambannya pelaksnaan Musda PG Sulbar disorot oleh Pengurus PG DPD Kabupaten Mamasa. Melalui Ketuanya, H.Sudirman mengatakan, Masa jabatan Kepengurusan Golkar Masa bakti 2020-2025 sudah berakhir dan sekarang diperpanjnag yang sifatnya buka lagi pengurus Depenitif.
” Saat ini kepengurusan PG Sulbar Masa Bakti 2020-2025 kan sudah berakhir dan sipatnya pelaksana tugas karena diperpanjang, yang nota bene memiliki kewenanga yang terbatas, olehnya harapan kami Musda DPD PG segera dilaksanakan,” Jelas Wakil Bupati mamasa ini, kamis(28/8/25).
Musda penting segera dilaksanakan kata Sudirman untuk menyusun dan mendesain program dan juga media untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.
” Melalui Musda, selain memilih kepengurusan baru juga sebagai media untuk menyusun program baru lima tahun ke depan juga sebagai ajang untuk mengevalusi program yang telah dilaksanakan selama Lima tahun Kepengurusan, lebih penting lagi untuk persiapan menghadapi perhelatan politik nasional dan Daerah pada tahun 2029.
” Musda itu ajang memilih kepengurusan baru,juga ruang untuk merancang program kerja dan juga sebagai ajang untuk mengevalausi program yang sudah dijalankan selama Lima tahun, dan yang paling penting bagaimna memprsiapkan strategi dalam menghadapi perhelatan politik tahun 2029,” jelas mantan anggota DPRD Sulbar ini.
Terkait kader-kader Golkar Sulbar yang berpotensi jadi calon ketua sesuai AD dan ART, Sudirman mempersilahkan namun bagi yang tidak bersyarat sesuai REgulasi partai tentu harus ada Diskresi dari DPP.
” Untuk bursa calon ketua, kader-kader Golkar Sulbar yang berpotensi maju jadi calon ketua silahkan berkompetisi, dan jika ada kader yang belum bersyarat sesuai Regulasi Partai, tentu harus mendapatDiskresi dari DPP./***