BANNIQ.Id. Mamuju. DPRD Mamuju menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju.
Betapa tidak, hingga pertengahan Agustus, serapan anggaran pada Disdikpora Mamuju baru mencapai 38,86 persen. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Mamuju, Rabu 20 Agustus.
Anggota DPRD, Ramliati S Maleo, menilai persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Disdikpora Mamuju menjadi akar masalah.
“Disdikpora ini anggarannya besar, 20 persen dari APBD. Tapi mirisnya mereka tidak punya tenaga Pokja sendiri, masih pinjam dari dinas lain. Ini harus dievaluasi,” kata Ramliati.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Yuslifar Yunus Jafar. Kata dia, persoalan serapan anggaran harus diseriusi agar tidak berulang kasus tahun 2024.
“Jangan sampai kejadian 2024 terulang lagi. Kalau ini terus terjadi, saya akan merekomendasikan ke bupati agar Disdikpora dievaluasi,” ancamnya.
RAPAT. Anggota DPRD Mamuju dalam rapat dengar pendapat bersama Disdikpora Mamuju di ruang aspirasi DPRD Mamuju, Rabu, 20 Agustus 2025.
MAMUJU, RADAR SULBAR – DPRD Mamuju menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju.
Betapa tidak, hingga pertengahan Agustus, serapan anggaran pada Disdikpora Mamuju baru mencapai 38,86 persen. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Mamuju, Rabu 20 Agustus.
Anggota DPRD, Ramliati S Maleo, menilai persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Disdikpora Mamuju menjadi akar masalah.
“Disdikpora ini anggarannya besar, 20 persen dari APBD. Tapi mirisnya mereka tidak punya tenaga Pokja sendiri, masih pinjam dari dinas lain. Ini harus dievaluasi,” kata Ramliati.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Yuslifar Yunus Jafar. Kata dia, persoalan serapan anggaran harus diseriusi agar tidak berulang kasus tahun 2024.
“Jangan sampai kejadian 2024 terulang lagi. Kalau ini terus terjadi, saya akan merekomendasikan ke bupati agar Disdikpora dievaluasi,” ancamnya.
Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Mamuju, Haedar Harun mengatakan, keterlambatan realisasi anggaran disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya penyesuaian program atas perubahan kurikulum.
“Ini bukan semata-mata fisik jadi acuan. Ada peralihan kurikulum Merdeka, termasuk penerapan coding dengan artificial intelligence, sehingga kegiatan juga ikut berubah,” jelas Haedar.
Bahkan Haedar mengaku, pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari pejabat pengadaan. “Kami target 29 Agustus, ULP (Unit Layanan Pengadaan, red) rampung, entry poinnya 2 September. Setelah itu, langsung jalan,” kata Haedar.
Pejabat Pengadaan, Muhammad Hasri, menuding proses perencanaan yang lambat sebagai pemicu keterlambatan serapan anggaran di Disdikpora Mamuju.
Dari 81 paket pekerjaan, 27 sudah ditetapkan. Sementara 54 paket lain masih dalam proses penayangan dokumen.“Kami akan lembur agar ULP tuntas paling lambat 29 Agustus,” akunya.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Arhanudin menyebutkan, kendala teknis pada sistem juga memperlambat tahapan.“Setelah kami review, ada kesalahan penginputan dari konsultan, jadi harus dikirim ulang,” tandasnya./***
