BANNIQ.Id.Sulbar. Fase kepemimpinan Gubernur Sulbar,Alibaal Masdar Yang tahun 2020 ini sudah memasuki tahun ke tiga semenjak dilantikanya sebagai Gubernur dan Enny Anggraeny Anwar Sebagai Wakil Gubernur Sulbar, pada tanggal 12 Mei 2017 lalu, dinilai sebagai fase untuk lebih meningkatkan kinerja dengan dukungan profesionalisme, Soliditas dan kebersamaan OPD untuk mewujudkan Visi dan Misi yang Tertuang dalam RPJMD. Secara empirik, tiga tahun menakhodai Sulbar Alibaal Masdar menilai masih banyak yang mesti dicapai sesuai target yang telah ditentukan, meskipun demikian, dia juga menilai bahwa capaian-capaian visi dan misi tersebut, juga sudah bisa dilihat saat ini.
Dalam penerapan Sistim Pemerintahan yang Good Governance sebagai bagian penting dalam mewujudkan Visi Sulbar yang Zero Korupsi, dinilai oleh ABM sapaan Karib Alibaal Masdar sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, jika dibandingkan dengan pemerintahan pada periode sebelumnya.
” Apa yang telah kita lakukan bersama dengan Pimpinan OPD Lingkup Pemorov Sulbar dalam tata kelola pemerintahan dengan prinsif Good Governance, untuk mewujudkan Visi Sulbar Zero Korupsi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sebagai indikatornya Pimpinan maupun jajaran OPD sudah jarang berurusan dengan hukum, seperti yang terjadi pada periode sebelumnya, karena kita terus melakukan upaya pembinaan untuk senantiasa bekerja dengan prinsif Transparansi,taat asas dan menjadikan regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan dalam bekerja,” Urai ABM yang didampingi istri tercinta Hj.Andi Ruskati Alibaal saat bincang santai dengan beberapa wartawan di Beranda Rujab Gubernur Sulbar,Rangas Mamuju,Kamis Malam(21/5/2020).
Untuk menjadikan para pimpinan OPD agar tetap bekerja sesuai dengan prinsif profesional dan transparansi, guna menghasilkan kinerja yang lebih baik, sebut ABM, ia tetap mengedepankan upaya pembinaan terhadap para pimpinan OPD tersebut.
” Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari para Pimpinan OPD dan Jajarannya, saya selalu kedepankan upaya pembinaan kepada mereka agar bekerja yang lebih baik sesuai target yang kita inginkan, terpulang kepada pimpinan OPD tersebut yang sudah tidak mau dibina yah pasti kita berikan tindakan,” Timpalnya.
Dari aspek sosial ekonomi kemasyarakatan yang juga menjadi prioritasnya selama ini seperti pemberdayaan masyarakat dengan harapan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarganya, pemerintah juga telah memberikan dukungan untuk menopang maksud tersebut, baik dalam sektor pertanian, peternakan, UMKM dan lain-lain.Hanya kata Mantan Bupati Polman dua periode ini, Mindset masyarakat harus tetap diarahkan untuk berfikir inovatif dan kreatif, jangan hanya menerima bantuan tanpa kreasi dan pengembangan di dalamnya.
” Terkait untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah juga sudah berupaya memberikan bantuan untuk memotivasi mereka agar lebih kreatif dan berfikir inovatif sebagai penopang ekonomi keluarga, masih perlu kita tingkatkan karena terkesan masyarakat begitu menerima bantuan pengembangan, misalnya ternak pikirannya bagaimana itu bisa dijual tanpa berfikir bagaimana pengembagannya untuk bisa menjadi lebih banyak dari bibit yang pemerintah siapkan,” Paparnya.
Untuk pemberdayaan masyarakat desa, kata ABM Pemprov juga telah memberikan kontribusi anggaran untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa diluar anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Melalui Program Marasa, Pemprov berharap sambung ABM masyarakat desa di Sulbar dapat lebih berdaya dan mandiri.
” Untuk Pemberdayaan masyarakat desa Pemprov juga telah berkontribusi dalam rangka menopang anggaran ADD yang ada, yang bersumber dari APBD Sulbar , kita berdayakan masyarakat desa melalui program Marasa, dengan harapan masyarkat desa lebih mandiri,cerdas dan sehat,” Bebernya.
selain itu, ABM juga sangat konsen untuk menjaga ketahanan pangan di Sulbar, dimana beberapa daerahnya menjadi produsen beras seperti Kabupaten Polman dan Mamuju. Selama ini kata dia, beras yang ada di Sulbar masih banyak dijual langsung ke luar Provinsi Sulbar seperti Ke Kalimantan dan beberapa provinsi di Sulawesi, sejatinya kata dia harusnya Perusda menjadi lembaga yang pembeli dan penyalur beras dari masyarakat nantilah mereka yang pasarkan ke luar jangan para pedagang sendiri yang membawa keluar Sulbar. Untuk mendukung hal tersebut, ke depan dia juga akan membangun satu gudang Bulog yang lebih besar di Kabupaten Polman sebagai bahagian dari upaya untuk stabilitas ketahanan pangan di Sulbar.
” Kan Pemerintah tidak boleh bisnis, nah yang bisa melakukan ini BUMD, kita sebagai salah satu produsen beras dapat mengelola sendiri Beras dari masyarakat, memasarkannya ke luar provinsi oleh BUMD jangan pedagang sendiri yang memasarkannya ke luar, selain itu kita juga masih butuh penopang Gudang Bulog untuk stabilisasi ketahanan pangan kita, untuk maksud itu, Pemprov Berencana membangun satu lagi gudang Bulog di Kabupaten Polman guna menopang Gudang-gudang Bulog yang sudah ada,” Pungkasnya.|asd