BANNIQ.Id. Sulbar. Salah satu issu penting yang menjadi konsentrasi penyelesaian oleh beberapa kementerian dan lembaga negara adalah Issu Stunting, dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu lembaga yang sangat konsen melakukan penguatan program pencegahan dan penyelesaian masalah Stunting, dan salah satu program yang dicanangkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah program Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Kampung Keluarga Berkualitas tersebut dulunya disebut Kampung Keluarga berencana, dengan beberapa perbedaan.
” Dulu dinamakan kampung Keluarga berencana, sekarang kampung Keluarga Berkualitas dengan beberapa perbedaan seperti cakupan wilayah yang kecil mungkin hanya satu pedukuhan atau lingkungan, sekarang mencakup desa dan kelurahan, pada kampung Keluarga berencana juga lebih menekankan kuantitas pengendalian penduduk, tetapi pada keluarga Berkualitas, semua komponen menekankan kualitas,” jelas Deputi Bidang Pengendalian penduduk BKKBN Pusat Dr. Bonivasius Prasetyo Ichtiar, di hadapan puluhan wartwan saat gelaran konferensi Pers, Selasa(12/9) di Hotel Grand Maleo Mamuju.
Dijelaskan, pelaksanaan kampung KB di daerah merupakan program BKKBN RI berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas. Untuk mendukung program Kampung KB ini sebut Bonivasius ada 13 Kementerian dan lembaga yang berkolaborasi untuk mendukung capaian dari program tersebut.
“Pada program keluarga berkualitas ini ada 13 kementrian lembaga yang terlibat secara langsung, dan juga pemprov dan pemkab,”imbuhnya.
Ditambahkan, indilator-indokator yang ada di Inpres nomor 3 itu sudah merupakan program-program dari 13 kementrian dan lembaga yang memang menjadi penyusun Inpres nomor 3 tersebut. Sehingga setiap provinsi disampaikan dan dijelaskan makna dari Inpres nomor 3, dan harapannya ini juga bisa diterapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
” Visi misi bapak presiden dengan konsep membangun dari pinggiran, pinggiran itu desa dan kelurahan, dan jika seluruh desa dan kelurahan menjadi berkualitas maka bangsa indonesia ini menjadi berkualitas,” tandasnya.
Selain itu yang juga menjadi penting kata dia adalah ancaman stunting. Yang dimana kampung berkualitas ini agar bagaimana bisa mempercepat penurunan stunting ke angka 14 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden.
“Stunting ini bukan sekedar angka. Jadi kalau bapak presiden menyatakan 14 pesen ini, itu hanya target antara sebenarnya. Kenapa, karena stunting ini ancamannya setiap kapan pun ada, ancaman berkelanjutan, setiap tahun juga ada,”jelas Boni
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016, BKKBN Sulbar sudah membentuk 176 Kampung KB dari enam kabupaten se-Sulbar. Diantaranya Kabupaten Mamuju sebanyak 30, Pasangkayu 26, Mateng 17, Majene 31, Polman 47 dan Mamasa 25.
“Polman adalah salah satu kabupaten yang termasuk aktif, hal ini terjadi karena didukung penuh oleh bupati Andi Ibrahim luar bisa, meskipun kami tidak memberikan dukungan pencanangannya kemarin, namun kesadaran bupatinya terhadap luas wilayahnya persoalan-persoalan kemasyarakatan begitu kompeks juga, sehingga harapannya dengan adanya kampung KB ini bisa ada keterpaduan dalamnya,”pungkas Nuryamin.|***