BANNIQ.Id. Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah di seluruh kabupaten. Langkah itu dilakukan menyusul adanya sanksi administratif akibat pengelolaan persampahan yang dinilai belum memenuhi standar.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH Suma) di Makassar, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan Misi ke-4 Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terkait pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup.
Persoalan sampah dinilai mendesak karena berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga layanan persampahan di daerah. Karena itu, pembenahan sistem pengelolaan sampah dianggap perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Pusdal LH Suma memaparkan sejumlah persoalan mendasar pengelolaan sampah di Sulbar, termasuk konsekuensi sanksi administratif yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan penyelesaian persoalan persampahan harus dilakukan secara terarah, sistematis, dan berbasis perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah provinsi membutuhkan panduan teknis yang jelas agar langkah pembenahan dapat terintegrasi dalam dokumen RKPD Tahun 2027.
Seluruh kepala Bapperida kabupaten se-Sulawesi Barat juga menyampaikan kondisi riil pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida Sulbar mendorong adanya pendampingan khusus dari Pusdal LH Suma guna mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di Sulawesi Barat.
Amujib menegaskan, pembenahan ini tidak hanya untuk keluar dari sanksi administratif, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan layanan persampahan yang lebih baik.
