BANNIQ.Id. Mamuju. BPK Perwakilan Provinsi Sulbar kembali memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Faerqh (LKPD) TA 2023 kepada 4 Pemkab di Sulbar yakni Pemkab Pasangkayu, Pemkab Mateng, Pemkab Mamuju dan Pemkab Majene dan satu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Pemkab Polman.
Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan (APP) pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI Dwi Sabardiana, didampingi Plh Kepala Perwakilan Sulawesi Barat, Muhammad Ali Porseni Baso dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Pemeriksaan
atas LKPD TA 2023 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Dalam LHP BPK RI, selain menyatakan opini atas LKPD juga menerbitkan LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memuat kelemahan-kelemahan atas
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang perlu untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan LHP atas LKPD.
Sementara itu, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele atau Karib disapa, AST menyampaikan apresiasi ke BPK Perwakilan Sulbar atas WTP.yang kembali diraih olen Pemkab Majene, selama 9 kali berturut-turut, pada era kepemimpinannya sebanyak 3 kali.
” Opini WTP ini tentu tak lepas dari arahan dan bimbingan dari BPK yang selama ini diberikam ke Pemkab, juga kerja sama Pemkab dan DPRD Majene serta semua pimpinan OPD Lingkup Pemkab Majene,” jelas AST.|***
