BANNIQ.Id. Majene – Rektor Universitas Sulawesi Barat telah resmi melantik Prof. Dr. Tasrief Surungan, M.Sc sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor I Bidang Akademik, menggantikan WR I sebelumnya yang masa jabatannya telah berakhir.
Pengukuhan ini dilakukan Rektor pada bulan Juni sebagai kelanjutan dari program akademik perguruan tinggi.
Prof.Dr Tasrif menegaskan, proses pergantian ini bukan semata-mata bentuk pergantian personal, melainkan langkah keberlanjutan atas visi dan misi kepemimpinan sebelumnya.
“Ini bukan pergantian, tetapi kelanjutan dari program kerja WR I sebelumnya. Proses penunjukan juga telah melalui kesepakatan kedua belah pihak, baik dari Unsulbar maupun Unhas,” ungkapnya,dikutip dari Unsulbar News,Rabu(25/6/25).
Menjawab pertanyaan tentang kualifikasinya, WR I mengungkapkan bahwa latar belakang akademik dan pengalaman manajerialnya—termasuk menjadi Ketua Prodi dan anggota senat di Universitas Hasanuddin—menjadi penilaian utama Rektor dan pembina kampus:
“Saya didorong karena dianggap mampu memimpin dan memahami dinamika perguruan tinggi, khususnya menjelang target Unsulbar menjadi PTN-BH.”
Mengutip latar aslinya dari daerah Majene dan pengalaman studi tingkat S2 di Australian National University dan S3 di Tokyo Metropolitan University, ia menegaskan komitmennya pada tri dharma perguruan tinggi.
Ia menyoroti kekurangan tenaga pengajar ber-gelar doktor di kampus—kurang dari 10 persen dari total 400 dosen—sebagai perhatian pertamanya.
Sebagai program strategis, WR I baru akan memperluas kesempatan pengembangan dosen melalui beasiswa S2/S3, menata sistem pendampingan postdoctoral, serta membuka model kolaborasi akademik lintas perguruan tinggi via platform data sharing.
“Saya ingin dosen Unsulbar bisa mengikuti track global, bukan hanya lebih banyak PhD, tetapi mereka juga bisa menuntut ilmu sambil mengajar, bahkan lewat remote teaching.
Ini demi menjembatani kekurangan SDM dan memperkuat profil akademik kampus,” tegasnya.
Dengan pelantikan ini, Unsulbar berharap percepatan proses menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), ditandai dengan peningkatan mutu penelitian, dosen, dan tata kelola akademik.
