BANNIQ.Id. Majene – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti pemerintah desa se-Kabupaten Majene pada Desember 2025 lalu terus menuai sorotan publik. Pasalnya, kontribusi peserta yang mencapai Rp4 juta per peserta dinilai cukup tinggi dan memantik pertanyaan di tengah masyarakat.
Berdasarkan penelusuran BANNIQ.Id, kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan oleh pihak event organizer (EO), termasuk pengelolaan kontribusi peserta., dan sebahagian besar pemdes dari sekira 60an desa di Majene mengikuti Bimtek ini.
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene, H. Sudirman. Ia menegaskan tidak mengetahui besaran kontribusi peserta karena hanya berperan sebagai pemateri.
“Soal kontribusi peserta saya tidak tahu nominalnya. Yang mengetahui itu pihak EO. Saya hadir hanya sebagai pemateri,” ujar Sudirman saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (20/1/2026).
Sudirman menambahkan, terkait pembukaan kegiatan yang berlangsung pada malam hari di Mamuju. Menurutnya, dirinya diminta membuka kegiatan karena Bupati Majene yang sebelumnya dijadwalkan hadir sebagaimana informasi kordinator EO yang Berinisial A, namun pada akhirnya Bupati berhalangan.
“Koordinator EO menyampaikan bupati yang akan membuka, tetapi tidak hadir hingga kegiatan dimulai. Akhirnya saya diminta membuka karena dinilai mewakili,” jelasnya.
Terkait isu dirinya disebut bungkam terhadap polemik Bimtek tersebut, Sudirman menepis anggapan itu. Ia menjelaskan bahwa pada saat sejumlah wartawan mencoba menghubunginya, dirinya tengah mendampingi istri yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
“Ini perlu saya luruskan, bukan bungkam, tapi saat itu saya fokus menemani dan menjaga istri yang dirawat di Rumah Sakit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Sulbar, Wardin Wahid, menilai Bimtek aplikasi tersebut tetap penting bagi pemerintah desa, termasuk Desa Soreang Palipi. Menurutnya, meski kontribusi peserta dinilai mahal, manfaatnya besar untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan desa berbasis aplikasi.
“Kalau dilihat dari nominal mungkin terasa mahal, tapi manfaatnya sangat penting. Kalau tidak ikut, desa bisa tertinggal,” ujarnya.
Wardin menambahkan, tidak semua pemerintah desa mengikuti kegiatan tersebut karena faktor perencanaan anggaran. Ia menyebut Desa Soreang Palipi telah mengalokasikan anggaran Bimtek dalam APBDes Tahun Anggaran 2025.
“Yang tidak ikut kemungkinan karena tidak diprogramkan dalam APBDes. Desa kami sudah anggarkan, meski saya pribadi saat itu berada di Makassar dan diwakili Kaur Pemberdayaan,” pungkasnya./***
