Ketua LAKIP RI Provinsi Sulbar, Aldin Moh. Nasir(foto; Banniq.id)
BANNIQ.Id. Mamuju. Aktivitas pertambangan galian C yang tak memiliki Izin atau PETI di Sulbar turut memberikan dampak negatif terhadap aspek pendapatan dari sektor pajak, yang semestinya para pelaku penambangan galian C tersbut rutin membayar pajak dan retribusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Hasil Riset LAKIP RI Sulbar, atas aktivitas Petambangan yang berkisar 120 PETI di Sulbar dan Pemprov Sulbar Kehilangan Pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi Sekira Rp. 200 Miliar/Tahun.
” Hasil riset kami ini, yakni ada sekira 120 PETI di Sulbar, dan karena aktivitas penambangan Galian C yang dilakukan Pemprov Sulbar Kehilangan Sekira Rp.200 Juta Petahun, karena mereka taka bayar Pajak dan Retribusi, inilah yang menjadi dasar kami melakukan Sarasehan,untuk membantu Pemprov menelorkan kebijakan untuk penataan PETI ini,” Jelas Ketua LAKIP RI Sulbar, Moh.Aldin Nasir, pada kegaiatan rapat persiapan Pelaksanaan Sarasehan Pertambgan Tanpa Izin (PETI) atau Ilegal Mining, Senin,20 November 2023.
Sarasehan yang akan digelar Rabu esok tanggal 22 November 2023 tersebut lanjut Aldin, untuk membangun kesepahaman bersama para pihak, baik Pemprov, Kepolisian, dan Kejaksaan dan Aparat Pemerintah desa terhadap aktivitas PETI yang merugikan, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Selain itu selama ini, kenapa Aktivitas tersebut tidak berhenti karena diduga para pihak baik Aparat Pemerintah Desa dan Pihak Kepolisian.
” Selama ini kami melihat adanya pembiaran terhadap aktivitas PETI ini, baik dari Aparat Pemdes yang mestinya melaporkan aktivitas tersebut dan pasti pihak kepolisian juga mengetahui aktivitas PETI ini, nah untuk itulah para pihak tersebut kita hadirkan sebagai pemateri dalam Kegiatan Sarasehan yang kami laksanakan,” pungkasnya.I***
