Pembukaan Orientasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pasca penyetaraan jabatan(photo:Banniq.id)
BANNIQ.Id.Sulbar. Menyikapi kebijakan Nasional terkait penyetaraan jabatan fungsional di lingkup Pemerintahan Daerah di Seluruh Indonesia, yang meminimalisir level jabatan pada struktural pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) provinsi Sulawesi Barat,menggelar kegiatan Orientasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Pasca Penyetaraan Jabatan, Senin,29 Mei 2023 di Hotel Grand Putra Mamuju.
Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar,Dr.Muh.Idris DP saat membuka kegiatan ini mengatakan, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah kebijakan nasional sistim kepegawaian yang dicetuskan oleh presiden RI Joko Widodo, dimana harapan di Organisasi Birokrasi Pemerintahan untuk memperkecil leveling pada struktural pemerintahan.
” Kegiatan orientasi ini dilaksanakan sebagai upaya menyikapi kebijakan nasional tentang sistim kepegawaian dimana presiden RI menghendaki pengurangan Leveling jabatan di Struktural Pemerintahan,” jelas Idris.
Atas dasar itu sebutnya, maka kepada para pejabat fungsional yang menjadi peserta orintasi hari ini perlu beradaptasi dengan perubahan kebijakan tersebut.
” Jadi ibaratnya pakaian, ini anda dibuatkan baju baru, olehnya perlu pngenalan agar baju baru yang dikenakan cocok,” intinya perlu adaptasi dan pengenalan,” imbuhnya.
Atas kebijakan itu pula sambung Idris, ASN diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan profesional usai perubahan sistim, dan diharapkankan dengan kematangan dalan jabatan fungsional nantinya akan lebih mudah memasuki jabatan struktural nantinya.
” Sebetulnya tidak ada perbedaan antara saya dengan teman-teman hanya kapasitas yang berbeda karena saya lebih duluan berada pad ajabatan struktural eselon I, tapi dengan sistim jabatan fungsional yang saat ini teman-teman jalani, akan menjadi proses kematangan untuk mencapai jabatan struktural di masa yang akan datang, karena lazimnya seseorang ASN yang melaksanakan jabatan fungsional.dengn baik maka akan lebih mudah mendapatkan jabatan eselon di Masa yang akan datang,” timpalnya.
Sistim penyetaraan jabatan ini sambung Idris, telah lama jalankan oleh negara luar termasuk Malaysia.
” Kebijakan ini sudah lama diterapkan oleh Malaysia, dan mereka telah melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif dan Efisien, setelah kita amati apakah karena faktor SDM? ternyata bukan, yang terpenting adalah sistim yang dijalankan dalam mengelola pemerintahan tersebut,”pungkasnya. ***
