BANNIQ.Id.Sulbar.Momentum seminar percepatan Kabupaten Balanipa dengan tema pemekaran daerah alternatif percepatan Pembangunan Balanipa, di Makassar Jum’at 26 Maret 2021, diharap menjadi spirit baru untuk mendorong perjuangan kabupaten Balanipa yang lebih kongkrit. Dikatakan spirit baru karena seminar yang digelar di Four Points Makassar ini, dihadiri puluhan pejabat penting baik dari DPD RI, Pemprov dan Anggita DPRD Sulbar, pejabat Pemkab dan Ketua DPRD serta puluhan Anggota DPRD Polman hadir menyatakan semangat dukungan untuk terwujudnya DOB Balanipa.
Suasana seminar yang hidup dan interaktif meskipun waktu yang disiapkan tak dapat merespon semua pertanyaan, gagasan peserta terkait Perjuangan kabupaten Balanipa dengan segala Problematikanya.
” Hari ini adalah spirit baru untuk mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten Balanipa, Hadirnya pak Dr Mahyuddin di Seminar ini adalah bukti keseriusan DPD untuk mendukung percepatan terwujudnya Kabupaten Balanipa,” terang anggota DPD RI Dapil Sulbar sekaligus fasilitator Kegiatan seminar percepatan Kabupaten Balanipa.
Melalui seminar ini lanjut Ajbar, masalah yang dihadapi dalam memperjuangkan kabupaten Balanipa akan terpetakan di seminar tersebut, dan berdasarkan dinamika dalam seminar sudah dapat disimpulkan bahwa Maslah pokok yang dihadapi oleh CDOB Balanipa adalah Moratorium, disamping masalah yang lain yang sifatnya administratif. Olehnya untuk mendorong agar masalah tersebut dapat terselesaikan, KAPP bersama komponen lain termasuk DPD akan melakukan pola perjuangan baru melalui jalur politik.
” Masalah pokok dari terhambatnya pemekaran CDOB Balanipa ada di kebijakan Moratorium, nah di seminar ini terungkap gagasan bahwa untuk masalah moratorium itu, solusinya kita akan melakukan pola perjuangan yang baru melalui pendekatan politik bagi semua komponen, jangan kita terlena hanya dengan kebijakan moratorium perjunagan ini menjadi terhenti,” lugas senator yang dikenal piawai membangun komunikasi politik ini.
Selain itu, Ajbar juga berharap dengan pola perjuangan yaag baru melalui jalur politik untuk para pemangku kepentingan di Pusat baik di DPR RI maupun di Kemendagri nantinya, dan moratorium tersebut bisa terbuka maka langkah taktis yang akan dilakukan yakni berupaya untuk menempatkan usulan CDOB Balanipa di Posisi 1 sampai 10 dari puluhan bahkan ratusan usulan CDOB yang ada sekarang.
” bila pembukaan moratorium berhasil kita perjuangkan, maka target utama kita kemudian adalah berupaya menempatkan CDOB Balanipa di posisi 2 atau 3 atau paling tidak di posisi 1 sampai 10 misalnya kalau 50 yang akan disetujui,” Pungkas mantan anggota DPRD Sulbar ini.|asd