“Pissungo’o Potaq Pittamao Randang”
( Balanipa sebagai Simbol Keseimbangan Sulawesi Barat )
Oleh : Dr. H. Farid Wajdi. M.P,d
( Ketua Kongres Rakyat Balanipa )
Dalam tradisi Mandar, ada petuah hidup nenek moyang dulu- ‘pissungo’o potaq pittamao randang’ tidak hanya bermakna sebagai tindakan simbolik, tetapi sebuah prilaku batin, menjernihkan jiwa sebelum menapaki kerja-kerja besar peradaban. Ia adalah disiplin spiritual untuk meluruskan niat, membersihkan kehendak dari pamrih, serta memagari ikhtiar dari gangguan- baik yang datang dari sesama maupun dari luar. Dalam konteks perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Balanipa, pittamao randang menjadi fondasi etis, bahwa urusan politik dan administratif harus lebih dahulu ditopang oleh kejernihan batin dan kesungguhan moral.
Sejalan dengan petuah itu- pissungo’o potaq mengandung doa agar jalan yang ditempuh dijauhkan dari mara bahaya dan fitnah, dari retak yang lahir karena kepentingan sempit, dan dari godaan yang mereduksi cita-cita besar menjadi kompetisi kekuasaan saja. Sehingga perjuangan Balanipa tidak dapat dibaca hanya sebagai proyek pemekaran wilayah, melainkan sebuah peristiwa kebudayaan- usaha memulihkan simpul sejarah dan merawat kesinambungan peradaban Mandar.
Secara historis, dokumen pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, telah memuat desain tujuh kabupaten sebagai struktur ideal masa depan. Dalam sebuah percakapan yang reflektif, saya dengan Pak Rahmat Hasanuddin; ketika saya melontarkan pertanyaan pada Pak Rahmat, kenapa Balanipa tidak kita perjuangkan lebih dulu untuk menggenapkan dokumen ini bagian bersama dengan 6 kabupaten lain saat perjuangan pembentukan Sulbar? Jawaban Pak Rahmat Hasanuddin singkat namun mengandung visi strategis, “Jika Sulbar telah menjadi provinsi, maka urusan Balanipa akan menjadi lebih mudah.” Jawaban itu menyingkap logika bertahap dalam pembangunan daerah- bahwa fondasi kelembagaan harus kukuh sebelum rumah besar di dalamnya disempurnakan.
Namun, angka tujuh dalam konteks Sulbar dan Mandar tidak berhenti sebagai hitungan administratif saja. Tetapi sebagai simbol kosmologis. Dalam khazanah Mandar dikenal konsep Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu- dua konfederasi kerajaan yang masing-masing berjumlah tujuh, yang mengikat wilayah pesisir dan pegunungan dalam satu harmoni.
Konfigurasi ini menandai bahwa angka tujuh dalam kosmos Mandar adalah lambang keseimbangan antara laut dan gunung, antara hilir dan hulu, antara dunia dagang dan dunia agraris. Tujuh bukan saja soal jumlah- tapi struktur harmoni. Dalam banyak tradisi, tujuh melambangkan kesempurnaan siklus dan titik temu antara langit dan bumi. Dalam tradisi Mandar, menjelma sebagai tata ruang sosial-politik yang menyatukan keragaman dalam satu kesadaran bersama.
Selain angka tujuh dimaknai sebagai simbol keseimbangan, juga menjadi prinsip kerja sejarah Balanipa- Balanipa bukan hanya pusat peradaban Pitu Baqbana Binanga, tetapi juga kekuatan maritim yang disegani. Armada perangnya tercatat ikut dalam koalisi Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin saat menghadapi VOC Belanda pada 1667. Pilihan politik itu menegaskan satu prinsip, martabat lebih tinggi dari kompromi. Sejak itu, hingga akhir masa kerajaan, raja-raja Balanipa tidak pernah menunduk patuh kepada Belanda meski mereka penuh luka penuh darah. Dan Sebagai “bapak” dalam persekutuan pesisir, Balanipa memikul tanggung jawab menjaga keseimbangan.
Sekaligus mempertegas bahwa peran Balanipa dalam lanskap politik Mandar bukan simbolik saja, tetapi struktural dan berjangka panjang. Berdasarkan berbagai sumber, perpecahan internal yang dialami Kerajaan Mamuju- yang antara lain dipicu oleh persoalan penerapan hukum adat marru’dua gala’gar- menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan (maradika). Dalam situasi genting tersebut, Arajang Balanipa mengambil inisiatif politik dengan mengutus Pammarica untuk menjadi raja sementara, menggantikan Pue Tonileo, hingga stabilitas kerajaan dapat dipulihkan.
Dari titik inilah dimulai kehadiran raja-raja keturunan Arajang Balanipa dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mamuju. Pammarica diperkirakan memerintah hingga sekitar tahun 1720. Setelahnya, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh turunannya Tomampellei Kasugikanna (1720–1881), Malloaing periode 1881–1890, Nae Sukur (1890–1896). Selanjutnya, oleh Karanene atau Maradika Pua’aji (1896–1908), hingga H. Djalaluddin Ammana Inda (DAI) dalam rentang waktu yang panjang, yakni 1908–1964,sampai seterusnya, juga al-kisah tentang hubungan Mandar dengan kaili diawali dengan ketegangan wilayah ekspansi utara ke selatan lalu Balanipa mengembalikannya dengan mengirim armadanya ke utara mengembalikan posisi wilayah yang sesungguhnya misi ini dimulai sejak Arajang Balanipa Todiboseang sampai Daeng Mangrumpa Tomatindo disalassaqna, bahwa Rangkaian kepemimpinan ini menunjukkan kesinambungan pengaruh Balanipa dalam sejarah politik lintas utara demikian pula lintas perlawanan peperangan mempertahankan front selatan paku pajalele sampai pada romatika perjanjian lanrisang, dan kisah Binanga Karaeng selama hampir dua setengah abad didesain di Balanipa.
Yang penting dicatat, intervensi Balanipa dalam urusan Mamuju tidak pernah dimaknai sebagai penaklukan atau ekspansi kekuasaan. Tapi hadir sebagai mandat moral dan kultural, menjaga kesinambungan pemerintahan, meredam konflik, dan memastikan tatanan adat tetap berjalan. Inilah manifestasi konkret dari posisi Balanipa sebagai “bapak” dalam persekutuan Pitu Baqbana Binanga- pelindung yang bertindak ketika keseimbangan terganggu, dan menarik diri ketika tatanan kembali pulih.
Dalam kerangka kosmologi Mandar, praktik politik semacam ini merupakan pengejawantahan nilai pitu sebagai simbol keseimbangan. Kekuasaan dijalankan bukan untuk memperluas dominasi, melainkan untuk merawat harmoni. Oleh karena itu, sejarah Balanipa di Mamuju tidak hanya memperlihatkan pengaruh genealogis, tetapi juga etika kepemimpinan yang berakar pada kejernihan niat ( Pittamao Randang ) dan tanggung jawab peradaban. Nilai inilah yang menjadikan Balanipa bukan hanya entitas historis masa lalu, melainkan sumber legitimasi moral bagi perjuangan dan penataan masa depan Mandar dan Sulawesi Barat hari ini.
Kosmologi tujuh juga, bukan semata simbol, tetapi praktik sejarah, keberanian, keseimbangan, dan etika. Dalam konteks perjuangan Balanipa hari ini, nilai itu menemukan relevansinya kembali, bahwa setiap ikhtiar, termasuk dalam kerangka DOB, harus berangkat dari pappasang ( pesan ) pittamao randang, meluruskan niat, menjernihkan jiwa, dan menjaga keseimbangan sebagaimana diwariskan leluhur Mandar.
Di titik inilah refleksi menjadi penting, ketika Provinsi Sulawesi Barat dirancang dengan tujuh kabupaten, apakah itu hanya kebetulan secara administratif, ataukah sebuah gema historis yang tak disadari? Apakah sejarah masa lalu, dengan seluruh kebijaksanaannya, telah lebih dahulu “membaca” kebutuhan masa depan sehingga angka tujuh terpatri dalam dokumen pembentukan provinsi Sulawesi Barat? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban definitif, tetapi mengundang perenungan filosofis tentang kesinambungan antara tradisi dan kebijakan modern.
Kerajaan Balanipa, dalam sejarah Mandar, bukanlah entitas kecil. Bahkan lebih dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dan kerajaan utama dalam struktur Pitu Baqbana Binanga. Dari wilayah inilah berkembang tata pemerintahan, hukum adat, dan etika sosial yang mempengaruhi lanskap Mandar secara luas dari paku sampai suremana, Balanipa adalah simpul memori yang terpadu, ruang di mana nilai-nilai kearifan lokal menemukan artikulasinya dalam praktik kepemimpinan dan kebudayaan di Mandar, dan waktu telah membuktikannya bahwa ketiga orang sulbar yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kalibata semuanya berdarah Balanipa. Prof Dr. Baharuddin Lopa, SH, Komjen (Pol) Syafruddin kambo , dan Mayjen Salim Mengga
Dengan demikian- Jika Balanipa dimaknai sebagai kabupaten ketujuh dalam konfigurasi Provinsi Sulawesi Barat, dan bukan semata pelengkap numerik. Tetapi Ia adalah simbol penutup sekaligus penyempurna (The Closing Circle), yang mengikat kembali sejarah dengan masa depan. Angka tujuh menjadi metafora keseimbangan yang diraih setelah melalui proses panjang perjuangan dan konsolidasi.
Namun, keseimbangan tidak lahir dari simbol semata. Ia mensyaratkan etika. Di sinilah pittamao randang menemukan relevansinya yang paling dalam. Perjuangan tanpa kejernihan niat akan melahirkan fragmentasi, sebaliknya, niat yang lurus akan menjadikan setiap langkah sebagai ibadah sosial. Dalam grammer filsafat politik, legitimasi tidak hanya bertumpu pada prosedur hukum, tetapi juga pada integritas moral para pejuangnya.
DOB Kabupaten Balanipa, ketika diproyeksi dalam kerangka ini, sebagai upaya memulihkan keseimbangan historis dan administratif sekaligus. Hendak memastikan bahwa peradaban Mandar yang diwariskan melalui Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu tidak berhenti sebagai nostalgia, melainkan bertransformasi menjadi energi pembangunan yang kontekstual. Modernitas tidak harus memutus tradisi, tetapi dapat menjadi medium aktualisasi nilai-nilai lama dalam bentuk baru.
~ Akhirnya, pertanyaan : apakah Kabupaten Balanipa adalah angka tujuh itu ?
Tentu bukanlah hanya kalkulasi politik saja. Tetapi pertanyaan tentang identitas dan kesinambungan. Jika tujuh adalah angka keseimbangan dalam kosmos Mandar, maka kehadiran Kabupaten Balanipa sebagai bagian integral dari tujuh kabupaten Sulbar adalah simbol bahwa sejarah dan masa depan saling menyapa. Dalam tindakan bersama menuju cita-cita tersebut, yang terpenting bukan hanya keberhasilan administratif, tetapi juga kejernihan batin.
Sebab keseimbangan sejati lahir dari harmoni antara niat dan tindakan. Ketika jiwa telah dijernihkan, gangguan dijauhkan, dan niat diluruskan, maka angka tujuh tidak lagi soal simbol saja- tetapi akan menjelma menjadi jalan. Dan di jalan itulah Kabupaten Balanipa berdiri, bukan hanya sebagai wilayah yang diperjuangkan, melainkan sebagai makna yang dihidupkan kembali dalam kesadaran sejarah Mandar dan harapan Sulawesi Barat..!!
@sorotan
#KongresBalanipa
