BANNIQ.Id.Jakarta. Rapat pembahasan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke beberapa daerah, yang berada di masing-masing Provinsi antara lain; Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Sulbar yang salah satunya provinsi di wilayah Sulawesi, yang berlangsung di kantor Staf Kepresidenan (KSP) Gedung Bina Graha Jakarta, Senin(7/5/2019) dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Sumantri Brojonegoro, yang menghadirkan 4 Gubernur sebagai Narasumber.
3 Gubernur dari Pulau Kalimantan masing-masing : Gubernur Kaltim, Gubernur Kalsel dan Gubernur Kalteng. Sedangkan dari Pulau Sulawesi satu-satunya hanya Gubernur Sulawesi Barat yang didampingi oleh Pak Sekprov,Dr.Muh.Idris DP.
” KSP dan Bappenas mengundang 4 Gubernur tersebut baru dalam tahap pendalaman untuk kajian yang kemudian akan disodorkan ke Presiden untuk Kandidat Calon Ibukota Negara
Masing-masing Gubernur diminta memaparkan posisi geografis dan posisi strategis wilayahnya, memaparkan potensi dan keunggulan-keunggulannya masing masing,” terang Zulkifli selaku Kasubdit Hubungan Antar lembaga,Badan Penghubung Pemprov Sulbar di Jakarta, via WA.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulbar Drs.HM.A.Alibaal Masdar Didampingi Sekprov,Dr.Muh.Idris DP melalui paparan menjelaskan tentang kesiapan Sulbar menjadi ibukota Negara mengingat Sulbar merupakan daerah baru yang sangat memungkinkan untuk pembangunan ibukota Baru.
Adapun wilayah yang diusulkan oleh Sulbar menjadi calon wilayah ibokota Baru yang berada di Kabupaten Mamuju yakni Kecamatan Kalukku dengan luas 15.944 Ha, Kecamatan Bonehau,luas 20.189 Ha, Kecamatan Papalang,luas 9.882 Ha dan di Kecamatan Tabulahan(Mamasa).
Untuk wilayah Kabupaten Polman meliputi;Kecamatan Polewali,luas 1.197 Ha, Kecatan Binuang,luas 2.461 Ha dan kecamatan Anreapi,luas 983 Ha.
“Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kita dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah,” kata Ali Baal, dikutip dari Viva.co.id.
Ditambahkan ABM, sapaan Karib Alibaal Masdar di Sulbar,Lahannya tinggal dibangun sesuai peruntukkan. Hanya peralatan yang tidak mereka punya, untuk membangun itu.
Namun Ali Baal mengklaim, untuk anggarannya sudah banyak sumbernya. Terutama dari investasi asing yang siap masuk, ikut membangun Ibu Kota Negara di Sulawesi Barat itu.
“Investasi dari swasta sekitar Rp 50 triliun. Dari Amerika sekitar Rp10 triliun. Dari Arab dan kawan-kawan sekitar Rp15 triliun. Ini juga ada yang mau berinvestasi. Kalau ini jadi ya kita sudah siap,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris melanjutkan penjelasan gubernur, bahwa daerah mereka dianggap layak karena berada di tengah. Baik dari sisi timur dan barat, maupun utara dan selatan.
Sumber daya alam juga menurut dia, sangat memadai untuk menjadi Ibu Kota Negara. Kepadatan penduduk pun tidak ada di daerah itu.
Jumlah penduduk 1,5 juta yang merupakan gabungan dari enam kabupaten. Dengan Ibu Kota Provinsi adalah Mamuju. Penduduknya menurut Idris tidak banyak. Jumlah penduduk kabupaten hanya 300 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk kotanya tidak lebih dari 50 ribu. Cukup menjadi Ibu Kota. Dari segi konstruksi sosial penduduk, Sulbar itu cukup tidak memiliki risiko untuk jadi Ibu Kota Negara,” jelasnya.
Ketersediaan air, cukup banyak. Keamanan juga terjamin, lantaran bukan batas negara. Mengenai bencana, ia menjamin Sulbar terutama di Mamuju, sangat aman. Walau sebelumnya Palu diguncang gempa dan tsunami, tapi lokasinya jauh dari Mamuju.
“Kita hanya ada gempa dan itu skalanya kecil dibandingkan dengan Tokyo yang setiap saat ada gempa,” lanjutnya.
Infrastruktur seperti pelabuhan, juga tersedia. Dengan kedalaman 25 meter, menurutnya sangat layak disandari kapal-kapal besar. Sementara bandara juga siap.
“Ini lahan yang sudah disiapkan oleh pak gubernur yang saat ini eksisting itu 50 ribu hektare tapi kita bisa pengembangan.” Pungkasnya|smd