BANNIQ.Id.Mamasa– Ribuan perangkat desa dan BPD dari sejumlah desa yang di Mamasa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Penghasilan Tetap (siltap) 2023 mereka dibayarkan, Senin (15/01/2024).
Usai menduduki kantor bupati Mamasa dan meminta agar Pj bupati Mamasa menemui mereka untuk memberi kepastian agar tuntutan mereka di penuhi yakni siltap mereka dibayarkan yang menunggak selama 7 bulan tahun 2023.
Namun yang menemui massa aksi tersebut hanyalah sekda Mamasa M.syukur.
Sekda Mamasa menjelaskan jika pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait siltap desa tersebut yang menyatakan jika siltap mereka ajan dibayarkan namun bertahap di mana tahap pertama ajan di bayarkan 20 persen dan tahap kedua 40 persen.
Namun penjelasan sekda tersebut tidak di terima oleh massa aksi sehingga mengancam akan memblokade kantor bupati Mamasa jika tuntutan mereka tidak di penuhi oleh Pemda Mamasa yakni membayarkan siltap mereka yang sudah menunggak 7 bulan tahun 2023.
Selain itu massa aksi juga meminta kepada pihak Pemda Mamasa dalam hal ini Pj bupati Mamasa untuk segerah menarik surat edaran yang mereka keluarkan tersebut.
Tidak terima penjelasan sekda Mamasa akhirnya massa aksi memutuskan untuk menemui langsung Pj bupati Mamasa yang ada dirujab bupati mamasa.
Sampai di depan rumah jabatan Bupati Mamasa massa aksi memaksa keluar Pj bupati Mamasa untuk memberi kepastian apakah tuntutan mereka di penuhi atau tidak.
Hingga akhirnya massa aksi memutuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Pj Bupati Mamasa bertemu dengan seluruh ke kepala desa untuk berkordinasi dengan Pj secara langsung diruangan rujab Bupati Mamasa.
Dalam pertemuan tersebut para kades meminta kepada pihak Pemda Mamasa agar tuntutan mereka di penuhi.
“Kami minta kepada Pj bupati Mamasa agar hak kami di bayarkan yakni siltap tahun 2023 yang menunggak selama 7 bulan,” ungkap Sarlis Pongtiku kades lambanan
Menurut sarlis jika jika pihak kades dan perangkat desa sudah hilang kesabaran atas janji janji yang selama ini mereka terima dari pihak Pemda.
Dikatakan sarlis jika selama ini pihaknya secara santun dan penuh bijaksana dalam menghargai setiap audens yang telah mereka lalui dengan pihak Pemda namun sampai saat kesepakatan tersebut tidak pernah di tepati.
” Kami sudah berkali kali melakukan audens dengan pihak Pemda namun kami hanya di janji janji terkait surat edaran tersebut dengan ini kami nyatakan jami tolak ak,” ujar sarlis
Usai mendengar penyampaian sarlis beserta beberapa kades lainnya Pj bupati Mamasa Muhammad Zain mengungkapkan jika pihaknya sangat menghargai dan memahami keadaan para kades bersama perangkat desa lainnya.
Namun Pj bupati mamasa meminta kepada semua kades agar memberi kesempatan dirinya untuk mencari solusi terbaik mengingat dirinya belum cukup satu Minggu menjabat sebagai Pj bupati Mamasa.
“Saya memahami apa yang menjadi tuntutan saudaraku sekalian dan saya sangat pahami itu dan mari saudaraku sekalian selaku orang Mamasa Sitayuk, Sikamase, sirande Maya Maya.
Beri kami kesempatan untuk mencari solusi terbaik apa yang menjadi tuntutan saudaraku sekalian,” ucap Pj bupati Mamasa.
Menanggapi hal tersebut pihak kades meminta kepada Pj bupati Mamasa agar surat edaran itu di tarik dan merubah isi surat tersebut yang sebelumnya akan di bayarkan tahap pertama 20 persen dan tahap kedua 40 persen.
Namun jika tuntutan tersebut tidak di penuhi maka dipastikan aksi tersebut akan terus berlanjut.
Akhirnya Pj bupati Mamasa menyimpulkan jika sebelum tuntutan itu di penuhi pihaknya akan melakukan rembuk terlebih dahulu dengan jajarannya dan keputusannya akan segerah disampaikan.
“Baik kami akan rembuk terlebih dahulu dengan pihak jajaran Pemda terkait hal itu dan nanti kami akan sampaikan keputusannya,” kata Zain
Usai mendengar hal itu seluruh kades menyepakati tersebut dan menunggu kepusan dari Pj bupati Mamasa.
“Kami akan menunggu di luar apa keputusannya sambil aksi terus berlanjut pak,”ungkap salah satu kades.
Akhirnya seluruh kades meninggalkan ruangan rujab Bupati Mamasa dan kembali bergabung dengan massa aksi sembari menunggu keputusan pihak Pemda mamasa Mamasa apakah tuntutan mereka di penuhi yakni pembayaran pertama 40 persen dan tahap kedua 20 persen.|sak***
