BANNIQ.Id. Sulbar. Mewakili Kaban Bapperida Sulbar, Sekban Darwis Damir,SE;M.Si bersama Kabid Infra Struktur Wilayah (Ifwil) Arjanto,ST,MT menghadiri Rapat Pokja RBP REDD+ (Result Based Payment Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) di Kantor DLH Provinsi Sulbar,Rabu,23 April 2025.
Arjanto mengatakan rapat Pokja RBP REDD+ merupakan kali kedua dilaksanakan dan pertama setelah di SKkan Gubernur Sulbar.
Inti dari rapat pokja tersebut sambung Arjanto merupakan tindak lanjut dari kebijakan sediaan karbon yang dihasilkan oleh negara-negara yang memiliki tutupan lahan yang masih luas seperti Indonesia.
” Jadi inti dari kegiatan ini tindak lanjut dari kebijakan sediaan karbon yang dihasilkan oleh negara yang tutupan lahannya masih luas seperti Indonesia, Vietnam dan beberapa negara lainnya, atau secara sederhana dapat dibahasakan bahwa kita memiliki sediaan karbon tapi tidak punya industri pengolahan sebaliknya negara-negara yang tak memiliki area hutan tapi mereka memiliki industri pengolahan,” jelas Arjanto.
Konsen Kebijakan ini juga sambung Arjanto, menjadi perhatian negara -negara yang miliki Industri pengolahan untuk mencegah perubahan iklim atas sediaan karbon yang cukup dari area perhutanan yang luas.
” Konsen kebijakan ini sesungguhnya bagaimana perubahan iklim itu tidak terjadi karena masih cukupnya sediaan karbon yang dihasilkan dari hutan kita yang masih luas, anggaran yang didapatkan Indonesia dari program ini yang tidak terlalu banyak dan juga sedikit yang tengah-tengahlah,” pungkasnya./***
