Tim 4+1 Bappeda Sulbar saat berada di Desa Batupannu Kecamatan Mamuju dalam rangka Rekonformasi data di Desa Tersebut(photo;repro)
BANNIQ.Id. Sulbar. Penanganan masalah 4+ 1 secara terpadu oleh Pemprov Sulbar yang telah dilaksanakan oleh Satgas 4+1 terus bergerak untuk mengatasi permasalahan, Kemiskinan, Stunting, Pernikahan anak, Anak Tidak Sekolah (ATS) ditambah Inflasi. Untuk Bappeda Sulbar yang mendapatkan tanggung jawab intervensi 4-1 di Kecamatan Mamuju dan Simboro, telah melaksanakan rekonfirmasi data dan kunjungan langsung ke Lapangan melihat kondisi masyarakat di dua Kecamatan tersebut.
Dari hasil rekonfirmasi data tersebut, tim Bappeda Sulbar kata Kepala Bappeda Sulbar, Dr, Junda Maulana memang ada disparitas (perbedaan) data awal yang menjadi rujukan dengan fakta di Lapangan.
” Kita Bappeda yang ditugaskan mengitervensi 4+1 di Kecamatan Mamuju dan Simboro, memang menunjukkan adanya perderbedaaan data awal baik stunting, kemiskinan, dan ATS dengan yang ditemukan tim di lapangan misalnya di kelurahan Binangan data awal stunting sebanyak 41 tetapi setelah rekonfirmasi data ternyata berbeda,” jelas Junda maulana, Rabu(30/8).
Demikian pula seperti data lainya seperti angka Orang miskin dan ATS, orang miskin misalnya data awalnya 450 ternyata setelah dicek di lapangan dan data yang disampaikan kepala desa itu juga berbeda misalnya juga ATS sambung Junda, di data tidak sekolah ternyata anaknya sekolah di makassar.
” Ini terjadi karena pada saat pelayanan posyandu untuk data stunting, mereka tidak datang sehngga tidak terdaftar, nah hasil rekonfirmasi data ini kita sampaikan ke OPD terkait sebagai bahan untuk mengecek data yang sebenarnya selanjutnya OPD terkait untuk melakuan intervensi,” sambungnya.
Ditambahkan, giat yang dilakuan oleh Bappeda Sulbar untuk optimalisasi Penanganan masalah 4+1 lanjut Junda, dilaksanakan dalam bentuk advokasi maupun sosialisasi juga tindakan kongkrit sesuai kemampuan yang dimiiki jajaran Staf Bappeda.
” Optimalisasi Penanganan 4+! yang telah dilakukan Bappeda dilaksanakan baik sifatnya advokasi misalnya jika ada kita temukan anak yang memang kondisinya berat badan yang rendah di bawah rata-rata kita antar ke Layanan kesehatan terdekat, yang bisa kita berikan bantuan langsung kita berikan sesuai kemampuan teman-teman Bappeda dan juga sosialisasi di Seklah untuk kasus ATS dan pernikahan anak,” pungkasnya.
