BANNIQ.Id. Mamuju. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Paripurna penting pada Rabu (06/08/25) di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Agenda utama rapat ini adalah persetujuan bersama dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamuju, Alfais Muhammad, yang mewakili Ketua DPRD Yamsuddin Hatta, SE. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Mamuju turut hadir dalam pembahasan krusial ini.
Anggota DPRD Mamuju, Nazaruddin Akhmad saat Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Mamuju terkait Pengesahan APBDP Tahun 2025(foto;Irham)
Nazaruddin Akhmad, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Komisi III Fraksi PBB, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran perubahan ini telah melalui tahapan yang mendalam. “Pembahasan hari ini adalah untuk masalah anggaran perubahan.
Jadi, sudah melalui tahapan pembahasan, dan kali ini kita mendengarkan pandangan akhir fraksi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa upaya bersama seluruh fraksi telah membuahkan hasil, di mana semua fraksi menyetujui Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD.
“Harapan saya, mudah-mudahan anggaran APBD ini betul-betul bisa kita maksimalkan,”lanjut Nazaruddin, menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran yang telah direvisi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamuju, Alfais Muhammad, S.Farm, M.Farm, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan anggaran.
“Komitmen kami adalah akan mengawal terus mulai dari aturan dari pusat sampai turun ke bawah. Kami DPRD akan mengawal seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif, apa pun itu, terkait dengan efisiensi, terkait perubahan yang terjadi saat ini,” tegas Alfais.
Ia secara khusus menekankan fokus pengawalan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami DPRD punya komitmen, kita tetap mengawal apa yang menjadi program-program prioritas di pemerintahan Kabupaten Mamuju,” pungkasnya.
pewarta; Irham, Editor:Asdar
