BANNIQ.Id. Mamuju. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Barat memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti hasil identifikasi pemenuhan hak dasar masyarakat melalui program Desa Binaan Sadar HAM.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat persiapan tindak lanjut identifikasi pemenuhan hak dasar masyarakat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Kabid IDP, Saibuddin, dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Hj. Nursyamsi R, perwakilan BPS Sulbar serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMD.
Saibuddin mengatakan, rapat tersebut menjadi langkah koordinasi untuk merumuskan tindak lanjut atas berbagai persoalan pemenuhan hak dasar masyarakat yang ditemukan para penggerak HAM di desa. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi hak kesehatan, informasi kesehatan, kesejahteraan sosial, pangan dan perlindungan anak.
Menurutnya, hasil identifikasi lapangan masih menunjukkan adanya warga yang belum memperoleh pemenuhan hak dasar secara optimal. Di antaranya, persoalan akses bantuan sosial akibat ketidaksesuaian data desil, penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga kasus stunting.
Ia menjelaskan, program Desa Binaan Sadar HAM dirancang berlangsung selama dua hingga tiga tahun. Setelah seluruh indikator pemenuhan hak dasar masyarakat terpenuhi, desa binaan tersebut diharapkan dapat ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM.
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Hj. Nursyamsi R, mengapresiasi program tersebut dan mendorong agar penentuan lokus desa disinergikan dengan program PASTIPADU Pemerintah Provinsi Sulbar. Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar intervensi pemenuhan hak kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif, termasuk dalam penanganan stunting dan ODGJ.
Ia juga mengungkapkan, RS Regional Sulbar saat ini telah membuka kamar perawatan khusus ODGJ. Sementara itu, pihaknya terus mengupayakan kembali pembangunan rumah sakit jiwa di Sulawesi Barat. Ia berharap seluruh rumah sakit kabupaten juga memiliki layanan kesehatan jiwa sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
Dari sisi data kesejahteraan sosial, Kepala perwakilan BPS Sulbar Suri Handayani menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan kewenangan BPS untuk menetapkan perubahan status penerima bantuan sosial. Pemutakhiran data dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sika di kantor desa maupun Dinas Sosial, dengan proses verifikasi lapangan dan pembaruan berkala setiap tiga bulan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMD, Liah, menjelaskan bahwa perubahan status desil dipengaruhi sejumlah indikator kondisi sosial ekonomi, antara lain kepemilikan aset, tabungan, perubahan pekerjaan, hingga perubahan status pekerjaan anggota keluarga.
Melalui rapat tersebut, KemenHAM Sulbar berharap koordinasi lintas instansi semakin kuat sehingga berbagai kendala pemenuhan hak dasar masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Dengan demikian, program Desa Binaan Sadar HAM tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghadirkan pemenuhan hak masyarakat secara nyata hingga tingkat desa.
