BANNIQ.Id. Mamuju. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, didampingi Plt. Kasubbid Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah II, Rasmadi, serta staf teknis Teknologi Informatika, Syahroni, menghadiri Rapat Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, Kamis (1/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, secara daring. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Ridwan Djafar serta sejumlah perwakilan perangkat daerah yang menjadi pengampu indikator Pemerintah Digital di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, dilakukan penilaian melalui proses interview sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Masing-masing perangkat daerah pengampu indikator memberikan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam proses evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perangkat daerah dalam mendukung penguatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“BPKAD berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital melalui pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana penerapan sistem digital telah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat,” ujar Faika.
Menurutnya, penguatan tata kelola berbasis digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarperangkat daerah. Hal tersebut penting agar pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya berkontribusi dalam pemenuhan indikator Pemerintah Digital serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat./***
