BANNIQ.Id. Mamuju. Aparat Polresta Mamuju kembali membongkar praktik penambangan emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam operasi yang menyasar tiga titik tambang di wilayah tersebut, polisi mengamankan enam orang yang diduga terlibat, mulai dari pemodal, pemilik lahan hingga pekerja tambang.
Pengungkapan ini menjadi pukulan bagi jaringan penambangan ilegal yang beroperasi dengan memanfaatkan alat berat di sejumlah kawasan terpencil Kalumpang.
Penggerebekan dilakukan di tiga lokasi berbeda, masing-masing di wilayah Pangupadan, Desa Kondobulo, Dusun Pongo, Desa Makaliki, serta kawasan perbukitan di sekitar Sungai Libuttang, Dusun Petanghunan, Desa Limbong.
Di Desa Kondobulo, polisi menemukan praktik kerja sama penambangan emas ilegal dengan skema bagi hasil antara pemilik lahan dan pemodal dari luar daerah.
Pemilik lahan berinisial VG diduga menyerahkan tanahnya untuk dikeruk menggunakan alat berat ekskavator milik ARS (34), seorang pemodal asal Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan.
Dalam kesepakatan tersebut, pemilik lahan menyediakan lokasi, sementara pemodal mendatangkan ekskavator untuk melakukan pengerukan. Hasil penambangan emas nantinya dibagi dua.
Namun, rencana meraup keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut tidak berlangsung lama. Polisi lebih dahulu melakukan penggerebekan ketika kegiatan penambangan baru berjalan beberapa hari.
Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, mengatakan penggerebekan dilakukan untuk menghentikan aktivitas penambangan sebelum berkembang lebih jauh.
“Lokasi ini baru mulai ditambang, baru beberapa hari. Dengan hadirnya kami, kami bisa meniadakan maksud para pelaku yang akan melakukan aktivitas penambangan,” ujar Ferdyan, Kamis (19/11/2026).
Penggerebekan berikutnya berlangsung di Dusun Pongo, Desa Makaliki. Di lokasi ini, polisi mendapati aktivitas pengerukan material menggunakan ekskavator yang diduga dilakukan untuk mendapatkan pasir bercampur emas.
Petugas langsung mengepung lokasi dan menghentikan kegiatan penambangan tersebut.
Sementara itu, pengungkapan di lokasi ketiga, kawasan perbukitan sekitar Sungai Libuttang, Dusun Petanghunan, Desa Limbong, memperlihatkan kondisi yang lebih memprihatinkan.
Di kawasan terpencil tersebut, polisi menemukan aktivitas penambangan yang telah berlangsung hampir dua bulan. Para pekerja bahkan tinggal di tenda-tenda darurat di tengah kawasan hutan untuk menjalankan kegiatan penambangan.
Dari lokasi ini, polisi mengamankan dua pekerja berinisial SPR dan BZ, serta seorang penanggung jawab yang juga diduga sebagai pemilik ekskavator berinisial HBL (40), asal Lamongan, Jawa Timur.
Secara keseluruhan, enam orang diamankan dalam rangkaian pengungkapan di tiga lokasi tersebut.
Tiga Ekskavator Disita, Terancam Pasal Berlapis
Selain mengamankan enam orang, polisi turut menyita tiga unit ekskavator, mesin penyedot air, serta sejumlah peralatan yang digunakan untuk memisahkan material emas.
Penyitaan alat berat tersebut menjadi bagian dari upaya menghentikan aktivitas penambangan sekaligus mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Dari sisi hukum, praktik penambangan tanpa izin dapat dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, apabila hasil penyidikan dan pemeriksaan lingkungan membuktikan adanya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, para pihak yang bertanggung jawab juga berpotensi dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketentuan Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara Pasal 99 mengatur tindak pidana akibat kelalaian.
Dengan demikian, penerapan pasal lingkungan hidup tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur pidana serta hasil pemeriksaan kerusakan lingkungan.
Polresta Mamuju kini menangani perkara tersebut untuk mendalami keterlibatan masing-masing pihak, termasuk pemodal, pemilik lahan, pemilik alat berat, dan para pekerja yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut./***












