BANNIQ.Id. Majene. Pemerintah Kabupaten Majene terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Majene, H. A. Achmad Syukri, saat menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kegiatan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, Kamis (12/11/2026), di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.
Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya melalui percepatan pemenuhan rencana aksi dan kelengkapan data dukung hasil SPI.
Kegiatan ini dihadiri Tim KPK RI dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Inspektur Kabupaten Majene, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan teknis pelaksana Rencana Aksi SPI.
Dalam sambutannya, Bupati Achmad Syukri menegaskan bahwa hasil SPI tidak semata-mata diukur melalui angka atau skor penilaian, tetapi merupakan gambaran nyata mengenai kualitas integritas dan tata kelola pemerintahan berdasarkan persepsi aparatur sipil negara (ASN), masyarakat, dan para ahli.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pemenuhan serta pengunggahan dokumen pendukung tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025 di lingkungan Pemkab Majene.
Karena itu, kehadiran Tim KPK diharapkan dapat memberikan pendampingan dan arahan teknis, terutama terkait kelengkapan, validitas dokumen pendukung, serta percepatan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun.
Bupati secara khusus meminta seluruh jajaran perangkat daerah mengikuti proses pendampingan dengan serius dan terbuka, termasuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi bersama.
Ia juga menginstruksikan Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh kepala OPD, serta penanggung jawab teknis Rencana Aksi SPI untuk mempercepat pengunggahan seluruh data dukung hingga mencapai 100 persen, sehingga dapat diverifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan KPK.
Menurutnya, pendampingan tersebut harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pembenahan internal, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Melalui langkah ini, Pemkab Majene berharap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin meningkat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi./***
