BANNIQ.Id. Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama DPRD menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp1,64 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Minggu (15/11/2026), yang mengagendakan penyampaian laporan akhir Badan Anggaran DPRD sekaligus permintaan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan dan belanja daerah disepakati masing-masing sebesar Rp1.643.516.269.651.
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan panitia khusus, yang telah mencurahkan perhatian dalam pembahasan RAPBD hingga mencapai kesepakatan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan sinergi dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berbagai masukan, catatan, dan rekomendasi DPRD juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.
Penyelesaian pembahasan APBD lebih awal diharapkan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan tahapan evaluasi dan penetapan peraturan daerah, sekaligus mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal 2027.
Lima Prioritas Pembangunan
APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2029, dengan visi mewujudkan Polewali Mandar yang sehat, cerdas, dan maju berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, serta berwawasan lingkungan.
Arah kebijakan tersebut selaras dengan tema RKPD 2027, yakni “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia.”
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Polman menetapkan lima prioritas pembangunan, meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan daerah, percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan masih besarnya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, Pemkab Polman menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Penganggaran berbasis prioritas program menjadi perhatian agar setiap alokasi belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kesehatan struktur belanja, mengendalikan pengeluaran yang kurang produktif, serta memperkuat pembiayaan program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Dengan nilai APBD mencapai Rp1,64 triliun, pemerintah daerah berharap pembangunan Polewali Mandar pada 2027 semakin terarah dan inklusif. Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar./***
