ADVERTORIAL

Agus Ambo Djiwa: UU Perampasan Aset Jadi Instrumen Penting Pemberantasan Korupsi

BANNIQ.Id. Jakarta. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ambo Djiwa, menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut, DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

HSM Buka Turnamen Mini Soccer Antar Pelajar Se-Sulselbar, Tekankan Sportivitas dan Pengembangan Bakat

Agus Ambo Djiwa memandang pengesahan undang-undang ini sebagai langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa aset dan hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dinas Pangan Polman Periksa Kelayakan Beras Bantuan Sebelum Disalurkan

Ia menilai, kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang strategis untuk menutup ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya.

“Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan efek jera kepada siapa pun yang mencoba merugikan keuangan negara,” kata Agus.

Sekda Polman Buka Rakor Penanganan ATS 2026, Dorong Anak Kembali Sekolah

Anggota Komisi IV ini juga menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini harus diikuti dengan implementasi yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

“Kewenangan dalam perampasan aset harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat,” jelasnya.

Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ambo Djiwa berharap, undang-undang ini dapat menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menilai bahwa setiap rupiah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dari tindak pidana harus dapat dikembalikan manfaatnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan komitmen negara dalam memberantas korupsi,” ujar Ketua DPD PDIP Sulbar ini.

Agus menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi membutuhkan keseriusan, konsistensi, serta sinergi seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, bersih, dan sejahtera./***

× Advertisement
× Advertisement