BANNIQ.Id. Mamuju. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV di Aula Hj. Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (14/10/2026). Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Musda IV APDESI Sulbar dibuka secara langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Junda Maulana, yang hadir mewakili Gubernur Sulbar, hadir pula Sekda Pasabgkayu,Zain Mahmoed, dan para kepal PMD se Sulbar.
Dalam sambutannya, Junda menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, mengingat desa menjadi titik awal berbagai indikator kemajuan daerah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat desa akan turut memengaruhi capaian pembangunan di tingkat provinsi.
“Pemerintahan desa memiliki karakteristik yang unik sebagai level pemerintahan paling bawah. Tolok ukur pembangunan berada di desa. Jika tingkat kesejahteraan tumbuh di desa, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi,” jelas Junda.
Ia juga menyoroti peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan, khususnya upaya menekan angka stunting.
Untuk itu, Junda mengajak seluruh pemerintah desa agar terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan posyandu secara rutin.
Ia berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dapat mencapai frekuensi atau cakupan 80 persen, sehingga pemantauan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan lebih optimal.
Di akhir sambutannya, Junda mengingatkan seluruh kepala desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa. Pengelolaan anggaran, menurutnya, harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda IV APDESI Sulbar, Adi Wijaya, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Adi menyebutkan, Musda IV APDESI Sulbar dihadiri sekitar 80 kepala desa dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Ia menilai pemerintah desa memiliki karakteristik tersendiri karena berada pada level pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pemerintah desa itu unik karena merupakan level pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembangunan di desa lebih mudah digerakkan karena masyarakatnya lebih homogen, sehingga pembangunan diharapkan lebih mudah tercapai,” ujarnya.
Ketua APDESI Sulbar, Wardin Wahid, dalam sambutannya menegaskan bahwa APDESI merupakan wadah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa.
Ia mengungkapkan, selama tujuh tahun kepemimpinannya, berbagai dinamika telah dilalui organisasi, termasuk perjuangan bersama untuk mendorong revisi Undang-Undang Desa. Wardin menyebut APDESI Sulbar turut melakukan aksi di tingkat pusat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan perubahan regulasi tersebut.
Menurutnya, Musda IV tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbarui semangat, memperkuat kebersamaan, serta mendorong APDESI semakin maju dan berkembang.
Wardin juga mengingatkan para kepala desa agar senantiasa menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tersangkut persoalan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Melalui Musda IV ini, APDESI Sulbar diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan mempererat sinergi antarpemerintah desa, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat./***
