ADVERTORIAL

Bersama Komisi II DPRD BKAD Sulbar Kunker ke BKAD Sulsel

BANNIQ.Id. Makassar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, mengikuti sekaligus mendampingi pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan, belum lama.ini.

Agus Ambo Djiwa: Pelestarian Anoa Butuh Komitmen Bersama, Habitat Harus Dilindungi

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka sharing informasi terkait pendalaman arah kebijakan dan penyesuaian Anggaran Perubahan Tahun 2026 pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan berlangsung di Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Dialog Agama dan Budaya PKD-TBM Subar Hari Kedua, Siswa Diajak Menggali Potensi Daerah

Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Kuddus, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait arah kebijakan serta penyesuaian anggaran perubahan.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan berbagi informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah. Melalui sharing informasi ini, kita dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang dapat menjadi bahan dalam mendukung proses penyesuaian anggaran perubahan Tahun 2026,” ujar Abd. Kuddus.

Dukung Usaha Perikanan Pesisir, Program Aspirasi Agus Ambo Djiwa Bantu Empat Poklahsar diMajene

Ia menambahkan, pertukaran informasi antarpemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Melalui kunjungan kerja tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus mendukung proses koordinasi dan sinergi bersama DPRD serta pemerintah daerah dalam rangka memperkuat tata kelola penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah./***

× Advertisement
× Advertisement