BANNIQ.Id. Polewali — UPTD Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya mendukung kebijakan evidence-based policy melalui penyediaan data kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggunKomitmen tersebut ditegaskan usai UPTD Damkar bersama Dinas Satpol PP mengikuti Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Ke-2 Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa 9 Desember 2025. Forum ini mengusung tema “Monitoring dan Evaluasi Daftar Data 2025 serta Pembahasan Daftar Data 2026.”
Mewakili Bupati Polman, Sekretaris Daerah dalam sambutannya menekankan bahwa pengambilan keputusan daerah tak lagi boleh bertumpu pada intuisi, tetapi harus berbasis data yang sahih.
“Sudah saatnya seluruh proses perencanaan berpijak pada data, bukan hanya pada keinginan atau sekadar melihat permukaan. Saya minta seluruh OPD menugaskan staf khusus yang fokus mengelola data agar kualitas data kita benar-benar akurat,” tegas Sekda Polman.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala UPTD Damkar Polman, Imran, S.IP., M.M., menegaskan bahwa bagi Damkar, data yang presisi bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi instrumen utama penyelamatan.
“Data bagi kami adalah peta navigasi mitigasi. Data kejadian kebakaran dan rescue yang presisi menjadi dasar penyusunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kami berkomitmen menyajikan data sektoral yang valid dan didukung legalitas resmi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sesi evaluasi teknis, Kepala Dinas Kominfo SP selaku Walidata, Dr. Aco Musaddad, HM., M.Ag., M.Si., menyoroti masih ditemukannya data yang belum dilengkapi KOP dinas maupun tanda tangan pimpinan.
“Prinsip Satu Data menuntut metadata baku. Penginputan data harus diketahui dan disetujui pimpinan OPD agar tidak ada data ‘gelap’ yang masuk ke sistem perencanaan daerah,” jelasnya.
Semenatra itu, Kepala BPS Polewali Mandar, Achmad Nasir, S.Si., M.M., menegaskan pentingnya mutu statistik sektoral sebagai landasan arah pembangunan daerah.
“Perencanaan yang objektif lahir dari data yang benar. Jika data sektoral OPD berkualitas dan terintegrasi dengan data makro BPS, maka arah pembangunan Polman akan lebih terukur. BPS siap memberi asistensi melalui layanan Kostral,” ujarnya.
Fokus 2026: Perkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi.
Kepala Bappelitbangren selaku Koordinator Data menjelaskan bahwa penyusunan daftar elemen data 2026 akan merujuk pada dokumen perencanaan utama — RPJMD, Renstra, RKPD, SIPD — serta usulan perangkat daerah.
Program prioritas nasional terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai sorotan utama.
“DTSEN menyatukan berbagai data primer agar tidak terjadi tumpang tindih. Tujuannya memastikan strategi pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran,” tandasnya.
Forum kemudian berlanjut pada diskusi selama 15 menit yang diwarnai masukan konstruktif dari APDESI dan tiga kepala kelurahan. Mereka menekankan pentingnya alur input data berjenjang dari tingkat desa/kelurahan demi menjaga validitas.
Dinas Kominfo SP merespons dengan memaparkan konsep inovasi pelibatan aktif desa/kelurahan sebagai garda terdepan pengumpulan data lapangan.
Sebagai langkah konkret, UPTD Damkar Polman segera melakukan verifikasi ulang data kejadian 2025 serta menyusun rancangan elemen data 2026 yang lebih komprehensif.
Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi Damkar untuk mewujudkan “Polman Satu Data” yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih tepat sasaran./hms-Damkar
