BANNIQ.Id. Jakarta. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud memilih membawa satu pesan penting ke panggung nasional: pembangunan harus hadir hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau.
Komitmen itu ditunjukkan saat mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Di hadapan para kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia serta para widyaiswara Kemendagri, Samsul Mahmud mempresentasikan sebuah gagasan strategis bertajuk Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK POLMAN).
Program ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, terutama di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), kawasan pegunungan yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas. Bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, membangun jalan bukan sekadar menghadirkan hamparan aspal, tetapi membuka jalan menuju pemerataan kesejahteraan.
Dalam pemaparannya, H.Samsul Mahmud menegaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi pembangunan. Jalan menghubungkan masyarakat dengan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat-pusat ekonomi, serta berbagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
“Kami ingin memastikan masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pelayanan publik yang berkualitas dan akses ekonomi yang lebih baik. Pembangunan jalan bukan hanya membuka akses wilayah, tetapi juga membuka masa depan masyarakat,” tegas Samsul Mahmud.
Ia menjelaskan, GERAK POLMAN dirancang selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029. Program tersebut mengusung pendekatan berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai mitra pembangunan.
Melalui forum strategis KPPD, Samsul Mahmud juga memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tertinggal mendapat perhatian lebih besar.
Dukungan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, hingga sumber pendanaan lainnya.
Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di Polewali Mandar masih jauh melampaui kemampuan pembiayaan daerah. Karena itu, sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
GERAK POLMAN tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Program ini juga mengadopsi berbagai praktik terbaik yang diperoleh selama pelaksanaan KPPD, seperti penguatan tata kelola pembangunan, pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam menentukan prioritas pembangunan, monitoring dan evaluasi berbasis data, serta kolaborasi lintas sektor agar setiap program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Bupati Polewali Mandar dalam KPPD menjadi bukti bahwa forum peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah juga dapat menjadi ruang strategis untuk menyuarakan kebutuhan riil masyarakat di tingkat nasional. Melalui forum tersebut, berbagai gagasan pembangunan tidak hanya dipertajam secara konseptual, tetapi juga diperjuangkan agar memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi yang lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar optimistis GERAK POLMAN akan menjadi salah satu pengungkit utama pembangunan daerah. Dengan meningkatnya konektivitas antarwilayah, diharapkan pertumbuhan ekonomi lokal semakin cepat, akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin luas, daya saing daerah semakin kuat, serta cita-cita mewujudkan Polewali Mandar yang sehat, cerdas, maju, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata./***
