BANNIQ.Id. Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Perwakilan Sulbar, Jupri Mahmud, SE, di Kantor DPD RI Sulbar, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi pembangunan Sulbar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, sebagai penguatan fungsi pengawasan dan legislasi DPD RI.
Pertemuan dihadiri Plt Kepala Bapperida Sulbar, Muh Darwis Damir, beserta jajaran, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar sebagai mitra strategis penyedia data pembangunan.
Anggota DPD RI Jupri Mahmud menegaskan, kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh kekuatan data yang digunakan.
“Perencanaan yang baik harus berbasis data valid dan akurat agar kebijakan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat basis data pembangunan Sulbar.
BPS Provinsi Sulbar memaparkan sejumlah indikator makro, termasuk inflasi yang masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sulbar tercatat sebagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik di wilayah Sulawesi.
BPS juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi ke-5 tahun 2026 untuk memperoleh gambaran lebih detail terkait struktur ekonomi dan potensi sektor unggulan daerah.
Sementara itu, Plt Kepala Bapperida Sulbar Muh Darwis Damir mengungkapkan tantangan pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, angka kemiskinan yang masih tinggi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih di bawah rata-rata nasional.
Ia menegaskan seluruh dokumen perencanaan daerah disusun selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yakni “Sulbar Maju dan Sejahtera.”
“Bapperida terus mendorong perencanaan pembangunan berbasis data dan evidensi agar program berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Darwis Damir juga menjelaskan target pembangunan Sulbar hingga 2030, meliputi pertumbuhan ekonomi 8 persen, penurunan kemiskinan menjadi 5,8 persen, serta penurunan rasio gini menjadi 0,286.
Strategi pencapaian target tersebut dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan investasi, pengembangan produk unggulan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana.
“Dengan dukungan data BPS dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis target pembangunan Sulbar dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan instansi teknis dalam mewujudkan pembangunan Sulbar yang berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat./***
