BANNIQ.Id. Mamuju. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan APBD Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan dalam RPJMD Sulawesi Barat,melalui Rapat Penyampaian Nota Keuangan di Ruang Rapat Gedung DPRD Sulbar yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar,Amelia Fitri Aras,Rabu(7/10/2026).
Namun, setelah mencermati substansi Nota Keuangan tersebut, Fraksi Golkar melaui Juru Bicara Khalil Qibran menyampaikan sejumlah catatan penting, terutama terkait asumsi Transfer ke Daerah (TKD), kemandirian fiskal, struktur belanja, pembiayaan utang, serta target makro pembangunan.
Pertama, Fraksi Golkar menyoroti asumsi TKD dalam rancangan APBD 2027. Dalam Nota Keuangan, khususnya pada halaman 5, Gubernur mengakui bahwa alokasi TKD tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan APBD Perubahan 2026. Namun, Ranperda APBD 2027 masih menggunakan angka dalam KUA-PPAS sebelumnya.
Fraksi Golkar mempertanyakan penggunaan angka pendapatan transfer sebesar Rp1,168 triliun apabila angka tersebut belum disesuaikan dengan alokasi TKD 2027 yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita mempertanyakan untuk apa membahas angka pendapatan transfer Rp1,168 triliun apabila angka tersebut ditengarai tidak valid. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan rancangan APBD yang defisit, demikian sikap Fraksi Golkar,” kata Khalil.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta TAPD dan Banggar segera menyandingkan angka dalam Ranperda APBD 2027 dengan PMK tentang alokasi TKD 2027 sebelum pembahasan dilakukan lebih lanjut di Badan Anggaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi agar APBD 2027 yang telah disahkan tidak kembali harus mengalami perubahan hanya dalam waktu satu bulan setelah ditetapkan.
Kedua, Fraksi Golkar menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp738 miliar. Menurut Fraksi Golkar, peningkatan target PAD di tengah penurunan TKD merupakan semangat yang patut diapresiasi. Namun, sumber peningkatan tersebut harus dijelaskan secara rasional.
Pasalnya, sekitar 80 persen PAD Sulawesi Barat masih bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara daya beli masyarakat dan penjualan kendaraan menunjukkan tekanan.
Fraksi Golkar menegaskan tidak menginginkan adanya kebijakan kenaikan pajak maupun retribusi yang justru menambah beban masyarakat. Sebaliknya, pemerintah didorong mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Salah satunya melalui optimalisasi aset daerah yang selama ini belum produktif.
Dalam hal ini, Fraksi Golkar mempertanyakan keberadaan dan status sejumlah aset daerah yang belum jelas, termasuk aset yang belum memiliki sertifikat.
Fraksi Golkar juga meminta BUMD dan BLUD menyampaikan laporan anggaran berjalan serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya.
Data tersebut diperlukan untuk melihat kecenderungan kinerja, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sekaligus menjadi dasar penyusunan proyeksi kemandirian fiskal yang lebih rasional.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai progres pengelolaan retribusi yang bersumber dari sumber daya alam (SDA), termasuk tata kelola yang diterapkan. Menurut Fraksi Golkar, upaya menuju kemandirian fiskal harus didukung kelembagaan yang bertanggung jawab, transparan, dan mudah diakses publik.
Ketiga, Fraksi Golkar mempertanyakan struktur belanja APBD 2027, khususnya perbandingan antara belanja operasi dan belanja modal.
Dalam rancangan tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp1,477 triliun atau 80,4 persen, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp166 miliar atau 9 persen.
Menurut Fraksi Golkar, komposisi tersebut belum mencerminkan semangat akselerasi pembangunan, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan percepatan infrastruktur dan penguatan sektor produktif.
“Di mana akselerasinya dan bagaimana relevansinya dengan tema pembangunan 2027?”tanya Khalil.
Fraksi Golkar melihat kondisi tersebut sebagai sebuah ketimpangan dalam struktur belanja. Karena itu, Fraksi Golkar meminta dilakukan rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta hibah yang tidak memiliki ukuran kinerja yang jelas.
Fraksi Golkar juga mendorong agar minimal 5 persen belanja operasi dapat digeser menjadi belanja modal, khususnya untuk mendukung sektor pertanian produktif. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Tujuan 1 dan Sasaran 1 yang tercantum dalam Ranperda APBD 2027.
Keempat, Fraksi Golkar memberikan catatan serius terhadap kebijakan pembiayaan daerah. Fraksi menilai pola menerima pinjaman baru untuk membayar cicilan utang lama perlu mendapat perhatian serius.
Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah daerah direncanakan menerima pinjaman baru sekitar Rp39,7 miliar untuk membayar cicilan utang.
Menurut Fraksi Golkar, apabila setiap tahun pembayaran pokok dan bunga utang lebih besar dibandingkan pinjaman baru yang diterima, maka pola tersebut menunjukkan struktur pembiayaan yang tidak sehat.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan transparansi mengenai posisi pokok utang Sulawesi Barat, besaran bunga yang harus dibayar, serta proyek-proyek yang dibiayai melalui utang tersebut.
Fraksi juga mempertanyakan apakah proyek yang dibiayai melalui pinjaman tersebut telah memberikan return ekonomi sebagaimana substansi tujuan pengadaan pinjaman.
Fraksi Golkar mengingatkan agar kebijakan pembiayaan utang tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya mengenai penggunaan pembiayaan utang yang harus diarahkan pada kebutuhan yang produktif dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Kelima, Fraksi Golkar memberikan catatan terhadap target makro pembangunan 2027.
Fraksi menegaskan bahwa optimisme pemerintah dalam menetapkan target pembangunan tentu patut diapresiasi, namun setiap target harus didukung data dan evidensi yang kuat.
Fraksi Golkar mencatat target angka kemiskinan sebesar 8,13 persen dari kondisi saat ini yang disebut sekitar 11,2 persen. Artinya, terdapat target penurunan lebih dari 3 persen hanya dalam waktu satu tahun.
Menurut Fraksi Golkar, target tersebut perlu dijelaskan basis perhitungannya karena dinilai cukup ambisius.
Pada indikator stunting, target yang ditetapkan sebesar 27,16 persen juga menjadi perhatian. Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa target tersebut masih berada di atas angka nasional yang disebut sekitar 21 persen.
“Kalau target nasional sudah di bawah angka tersebut, semestinya Sulawesi Barat juga harus berani menargetkan angka di bawah 20 persen,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Sementara itu, pada indikator tingkat pengangguran terbuka, target ditetapkan sebesar 2,13 persen. Fraksi Golkar membandingkannya dengan data BPS Sulawesi Barat tahun 2025 yang masih berada di kisaran 3,3 persen.
Fraksi Golkar menilai penurunan tingkat pengangguran hingga lebih dari satu persen membutuhkan dukungan investasi yang besar. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan sumber dan strategi yang digunakan untuk mencapai target tersebut.
Pertanyaan yang sama juga diarahkan pada target pertumbuhan investasi sebesar 9,5 persen dalam Ranperda APBD 2027. Fraksi Golkar mempertanyakan bagaimana target tersebut dapat dirasionalisasi apabila belanja modal dalam APBD hanya sekitar 9 persen.
Menurut Fraksi Golkar, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan antara target makro, struktur pendapatan, struktur belanja, pembiayaan, dan kebijakan investasi agar APBD 2027 tidak hanya optimistis di atas kertas, tetapi memiliki dasar fiskal dan program yang realistis.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD 2027 harus benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat kemandirian fiskal, mendorong sektor produktif, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat./***
