BANNIQ.Id. Mamuju. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi atas kompleksitas pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah.
Hal ini disampaikan saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025), menyusul penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulawesi Barat harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+.
Ia menekankan bahwa skema perdagangan karbon dapat menjadi terobosan fiskal yang relevan bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat”, yang telah disepakati dalam perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF sebagai Lembaga Perantara.
Junda Maulana juga mengungkapkan bahwa audiensi terkait skema perdagangan karbon telah dilakukan bersama SCF kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon dan mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida Sulbar akan terus mengawal dan mendukung penuh program ini,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, melaporkan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025. Dari total dana Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan 9 dari 28 aktivitas selesai dilaksanakan, 8 sedang berjalan, dan 11 lainnya belum dimulai. Program ini ditergetkan dalam 36 bulan dari September 2024 hingga Agustus 2027./***
