Kepengurusan DPD PG Sulbar Diperpanjang , Musda Dipastikan Molor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Sekum DPD Partai Golkar Sulbar, Ir.A.Muslim Fattah(foto’repro)

BANNIQ.Id. Mamuju. DPP Partai Golkar Memperpanjang kepengurus DPD Partai Golkar Sulbar yang sudah berakhir Juli Bulan ini. Surat Perpanjangan tersebut melalui Surat Edaran (SE) DPP Golkar tertanggal 16 Januari 2025, ditandatangani Wakil Ketua Umum Kahar Muzakkir dan Sekjen Sarmuji.

Di Provinsi lain Pelaksanaan Musda untuk memilih Ketua dan Kepengurusan Baru masa bakti 2025-2030 sudah mulai menghangat melalui peran opini dan gagasan para bakal calon ketua namun untuk DPD Provinsi Sulbar masih adem. Kondisi ini prediksi oleh banyak kalangan kemunginan disebabkan karena Pemilihan Ketum Golkar Sulbar akan berlangsung secara aklamasi.

Menanggapi agenda pelaksanaan Musda DPD PG Sulbar, Sekum A.Musli Fattah mengatakan, Sesuai surat edaran DPP PG dan , berdasarkan hasil Rakernas bahwa pelaksanaan Musda provinsi dan kabupaten harus sudah terlaksana tahun 2025 artinya bisa dilakukan sampai akhir tahun, juga kata Muslim berdasarkan juklak 02 thn 2025, DPP PG bidang kepartaian yang menangani konsolidasi organisasi dan konsolidasi keanggotaan dan perkadaran, sampai saat ini belum menjadwal Musda di sulbar.

Ditambahakn, Secara otomatis seluruh daerah yang belum Musda dan periodesasinya sudah berakhir diperpanjang sesuai surat edaran DPP PG dan berlaku hanya tahun 2025, jadi secara eksplisit tidak ada surat khusus untuk sulbar tapi berlaku seluruh daerah.

” Terkait rencana pelaksanaan Musda ini dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi langsung ke DPP yang membidangi hal ini, karen perlu diketahui bahwa dalam struktur kepengurusan PG, ada tiga fungsi dan wewenang, ada bidang kepartaian yang menangani konsolidasi organisasi seperti pelaksanaan Musda dan rapat rapat organisasi, inventarisasi keanggotaan, dan pengkaderan,” jelas Muslim via telfon, selasa (22/7/25).

Jadi semua instrumen bidang terkait itu di kepartaian, kemudian fungsi elektoral penggalangan, opini dan hubungan kemasyarakatan serta fungsi pemenangan pemilu yang menangani strategi pemenangan, persiapan, pencalonan seperti caleg, pilkada dan pilpres. Dengan demikian Muslim berharap tidak ada yang melakukan lompatan wewenang karena merusak sistem yang ada, soal PLT, DPP PG juga sudah keluarkan larangan untuk tidak ditunjuk PLT.

Baca Juga >>  Pickle Ball Ikut Dilombakan dalam Rangka Dies Natalis Unsulbar ke 17 Tahun, Rektor dan Wakil Rektor Ikut Tanding

” Sekarang masih dalam proses dan bisa saja terjadi calon lebih dari satu, yang penting demokrasi bisa dilaksanakan sebaik baik tanpa intimidasi dan kondusif, dan yang penting semakin banyak yang mau besarkan PG semakin baik karena PG partai egaliter moderen, siapa saja bisa bergabung yang penting mau besarkan PG karena PG cita citanya sama dengan cita cita bangsa,” tegas Mantan Anggota DPRDSulbar Periode 2019-2024 ini.

Lebih jauh Muslim menilai, Terhadap siapaapun kader yang ingin menjadi Calon ketua sesuai syaratdan Mekanisme dari DPP PG harus didukung berbagai aspek untuk bisa Membawa Partai Golkar di daerah lebih besar dan berkembang.

” Memimpin partai seperti PG yang besar itu butuh dukungan berbagai aspek, buka saja satu aspek saja seorang calon ketua itu mesti punya kesadarn kolektif untuk membesarkan partai, kemampuan kepemimpinan karena harus memiliki kharisma kepemimpinan, dan mestinya bila ingin menjadi calon mesti kita sadar jika kita tidak mampu misalnya saya dinilai pantas, namun saya mesti sadar bahwa saya lemah di pinasial karena mengelola partai butuh dukungan pinansial yang kuat, ataukah ada yang ingin calon tapi faktor usia sudah tidak bisa, boleh juga karena kepemimpinan yang lemah nah itu semua mesti disadari,” pungkasnya./***

Berita Lainnya